SANGATTA – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Kutim, dilarang keras terlibat politik praktis, termasuk memberikan dukungan.
Kepala Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP) Kutim, Zainuddin Aspan menegaskan, ASN yang terbukti memberi dukungan akan dikenai sanksi. Mulai dari sanksi administrasi hingga pemecatan secara tidak terhormat.
“Jika memang masih menjabat sebagai ASN, mereka tidak boleh mengurus partai,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/8).
Lebih lanjut, ia mengatakan, sebagai seorang yang bekerja di lingkungan pemerintah, mereka dituntut fokus. Terlebih untuk menjalankan roda pembangunan daerah. Dirinya sangat tidak mengizinkan pegawai memiliki pekerjaan rangkap.
“Kalau tidak fokus, bisa mengganggu pekerjaan. Yang ada malah terbengkalai dan pecah belah,” tuturnya.
Ia mengaku telah menerima satu berkas ASN yang mengajukan pengunduran diri, untuk melakukan pencalonan dalam pileg 2019 mendatang. Hal seperti itu segera ia tindak dan laporkan ke pusat.
“Ada satu orang yang mau maju menjadi caleg, berkasnya sudah kami proses, saat ini masih menunggu keputusan dari pusat,” katanya.
Sempat dibahas dalam agenda coffee morning Senin lalu, Bupati Ismunandar juga meminta ASN harus netral. Dirinya ingin seluruh ASN tidak ikut-ikutan heboh memberi dukungan pada partai manapun, terlebih ikut berkampanye, termasuk di media sosial.
“Jangan ikut share macam-macam, memberi dukungan keberpihakan. Apalagi di sosial media, ASN harus bijak dalam menerima informasi dan menyebarluaskannya,” katanya.
Dia berharap seluruh ASN dapat lebih tenang dalam melakukan pemilihan. Baik dalam pemilihan kepala daerah maupun politisi. (*/la)
