Anggaran menjadi masalah terbesar ketika hendak berbicara penanganan banjir. Pasalnya, hasil kajian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PRPERA) Kaltim, dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan banjir mencapai Rp 1.075.181.900.
Kepala Seksi Perencanaan Bidang SDA Dinas PU PRPERA Provinsi Kaltim Muhammad Zuraini Ikhsan mengatakan, penanganan tersebut mulai dari hulu hingga hilir. Bahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut telah membagi dari program makro dan mikro.
“Karena masalah banjir tidak bisa hanya dikerjakan di hulu saja sedangkan di hilir tidak disentuh. Jadi harus secara menyeluruh,” kata Ikhsan saat menghadiri rapat dengar pendapat antara Pansus DPRD Bontang dengan Anggota DPRD Kaltim Dapil V Bontang-Berau-Kutim, Senin (30/7) lalu.
Salah satunya terkait pembangunan Bendungan Suka Rahmat, ia berujar sebenarnya telah dilakukan perencanaan sejak tahun 2013. Lokasinya sejauh 3,5 kilometer dari tapal batas Kota Bontang. Adapun kapasitas tampungan banjir bendungan direncanakan 1,716 juta meter kubik.
“Bendungan dilengkapi dengan sebuah pelimpah bebas dan saluran samping. Serta pintu penguras yang berfungsi menurunkan muka air tampungan banjir waduk,” paparnya.
Dari Detail Engineering Design (DED) terdapat beberapa kegiatan dalam pembangunan bendungan ini. Mulai dari tahap persiapan, pengerjaan bangunan utama, pembangunan jalan akses, hingga pembuatan rumah tipe 36. “Anggaran yang dibutuhkan seluruhnya Rp 125 miliar,” ujarnya.
Di sisi lain, diperlukan pula rehabilitasi Waduk Kanaan. Pengerjaannya berupa pengerukan dan penggabungan dengan kolam tampungan di daerah depresi. Tak hanya itu Iksan menuturkan perlu melakukan rehabilitasi dan membangun pintu pengatur, memperbaiki saluran bagian hilir dan memperkuat lereng waduk.
“Untuk total anggarannya dibutuhkan Rp 18,5 miliar untuk rehabilitasi Waduk Kanaan,” ulasnya.
Tak hanya program makro, program mikro juga tak kalah penting. Meliputi peningkatan saluran drainase dan pembuatan tanggul. Sebagian pengerjaannya dapat ditanggung oleh APBD Pemkot Bontang. “Itu belum pekerjaan fisik mikro dan makro di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Bontang. Seperti Guntung, Tanjung Limau, Belimbing, hingga Nyerakat,” katanya.
Dipaparkannya, permasalahan banjir di Bontang disebabkan beragam faktor. Meliputi limpahan air kiriman dari wilayah luar Bontang, penggundulan hutan, curah hujan yang tinggi, serta pembebasan lahan.
Di samping itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, banyaknya pemukiman penduduk di daerah resapan air, serta pembangunan infrastruktur yang tidak dilengkapi saluran drainase juga menjadi dalang dari datangnya musibah air bah ini.
Berdasarkan hasil kajian Dinas PUPR Kaltim, ada 13 kelurahan yang menjadi daerah rawan banjir di Bontang. Yakni Kelurahan Guntung, Kanaan, Telihan, Satimpo, Gunung Elai, Api-api, Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah, Berebas Tengah, Berbas Pantai, Belimbing, Loktuan, dan Kelurahan Bontang Baru. (ak)
