Batu Bara yang Kembali Bergairah: NU Dapat Bekas Lahan KPC, Muhammadiyah Bentuk Tim

bontangpost.id – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan “karpet merah” kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan memiliki konsesi dan mengelola pertambangan termasuk batu bara.

Polemik pun muncul. Namun di balik banyaknya penolakan dan kritik publik, dua ormas besar keagamaan yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pada akhirnya mengambil sikap menerima tawaran pemerintah tersebut. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi yang pertama membuka pintu.

“PBNU sejak awal memiliki prinsip: konsesi tambang harus diterima secara halal (karena legal menurut UU dan hukum yang berlaku),” kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil), Kamis (1/8)

Sebelumnya pada 7 Juni lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan akan memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara untuk PBNU. Konsesi tambang yang diberikan di bekas lahan tambang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur (Kutim).

Di Kaltim, Kaltim Post berupaya meminta keterangan dari Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Kaltim HM Fauzi A Bahtar. Sejauh mana PBNU sudah menyiapkan langkah hingga di daerah mana di PT KPC yang bakal digarap oleh PBNU. “Jangan dulu (berkomentar),” katanya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (3/8).

Menyusul PBNU, Rapat Konsolidasi Nasional Muhammadiyah menghasilkan keputusan. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima tawaran konsesi dan izin tambang dari pemerintah. Kabar itu memberikan beragam reaksi publik. Pro dan kontra terjadi. Termasuk di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri.

“Muhammadiyah siap menerima (izin) pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Muhammadiyah, kata Haedar, menyadari usaha tambang maupun usaha-usaha lain memiliki problem sosial dan lingkungan, namun telah dikaji hingga dapat disimpulkan bahwa pertambangan juga memiliki peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak.

Di Kaltim, Sekretaris Perwakilan Wilayah (PW) Muhammadiyah Kaltim Amir Hady menjelaskan, dalam prosesnya keputusan PP Muhammadiyah dalam menerima tawaran konsesi tambang berasal dari kajian dan masukan yang komprehensif.

Melibatkan para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Menerima dengan banyak catatan. Karena itu, Muhammadiyah akan mengelola dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan setransparan mungkin. Makanya kami berazam untuk menerima izin tambang itu. Dan bertawakal kepada Allah SWT. Itulah yang kami hasilkan dari rapat konsolidasi lalu,” ucap Amir, Kamis (1/8).

Kalaupun ada pertentangan, Amir menyebutnya hal wajar. Karena memang, tambang memiliki stigma yang negatif. Namun bagaimana pun, sektor ini bukan sesuatu yang diharamkan untuk dikelola.

“Yang terpenting menjauhkan kemudaratan sepanjang dari pelaksanaannya,” imbuhnya.

Lantas sudah sejauh mana persiapan PP Muhammadiyah? Amir menyebut baru sebatas membentuk tim pengelolaan tambang. Ketuanya adalah Muhadjir Effendi yang juga menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk langkah awal, tim akan melakukan kajian teknis bagaimana Muhammadiyah bakal berperan serta dalam pengelolaan pertambangan.

“Jadi tidak serta-merta. Tidak langsung action (menambang). Tidak grasa-grusu. Masih panjang perjalanannya. Tugas kepada Pak Muhadjir untuk membuat kajian dan pelaksanaan teknis pertambangan ini tidak memiliki batas waktu,” ucapnya saat ditanya soal target.

Apakah Kaltim sudah menjadi lokasi yang bakal menjadi lokasi pertambangan yang dikelola Muhammadiyah? Amir menyebut belum diketahui dan baru akan muncul jika sudah ada laporan dari tim pengelolaan tambang.

Termasuk adanya rencana pembentukan perusahaan di bawah Muhammadiyah yang khusus mengelola tambang. Di sisi lain, dirinya juga menegaskan sikap PW Muhammadiyah Kaltim.

“Kami samina wa athona dengan keputusan yang diambil (PP Muhammadiyah). Kami akan mengambil sikap amanah dan tetap kritis dengan yang dilakukan tim. Dengan adanya pertemuan lanjutan nanti, kami pasti akan kritis terhadap tim yang ada ini,” sebutnya. (rdh/kp)