SANGATTA – Pembayaran zakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) akan menjadi contoh baik bagi masyarakat. Dengan itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggelar layanan zakat bagi seluruh pejabat.
Ketua Baznas Kutim, Harun Rosyit, S.Ag mengatakan, pelaksanaan zakat merupakan kewajiban seluruh umat muslim. Bahkan, dalam kegiatan layanan zakat tersebut menjadi acara serentak yang dilaksanakan di Indonesia, dengan tema keteladanan pemimpin dalam berzakat.
“Zakat di Kutim pada tahun 2017, dengan jumlah sekira Rp 5 miliar lebih, telah kami salurkan hampir sebanyak Rp 5 miliar dengan beberapa kategori,” ujarnya dalam sambutan di kantor bupati, Kamis kemarin (24/5).
Dia juga memaparkan hasil dana yang terkumpul berasal dari berbagai macam aspek. Namun 90 persen merupakan pencapaian hasil zakat dari pegawai negeri.
“Belum banyak dari perusahaan. Di luar dari dana pegawai negeri. Baru satu perusahaan yang membayar zakat, yakni WKM,” tuturnya.
Senada, Wakil Ketua 1 Baznas Kutim, Sururi memaparkan sejumlah program yang didistribusikan oleh pihaknya. Yakni Kutim Cerdas, Kutim Sejahtera, Kutim Takwa, Kutim Sehat, dan Kutim Peduli.
“Ada program unggulan yang kami lakukan, yaitu pembinaan UKM. Seperti beberapa daerah yang sudah berhasil. Seperti Kaliorang, Sangatta Utara, bahkan Sangatta Selatan,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan banyaknya muzaki di Kutim mampu membantu sesama umat yang membutuhkan.
“Jumlah muzaki di Kutim sebanyak 18 ribu orang. Yang berarti banyak dari Aparatur Sipil Negara (ASN),” terangnya.
Di tempat yang sama, Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, semangat mengeluarkan zakat sebaiknya dimulai dari para pejabat negara dan para kepala daerah. Mereka dapat menjadi contoh teladan bagi ASN lainnya.
“Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim, yang peruntukannya secara umum adalah untuk pemberdayaan umat dan masyarakat,” ujar Ismu sapaan akrabnya.
Dia mengungkapkan pihak Baznas seharusnya mengundang seluruh stakeholder yang ada. Dirinya pun meminta pengurus Baznas dapat menjemput bola untuk meraih kerjasama.
“Cari makan di Kutim, harus membayar zakat di Kutim. Masa ASN bisa, perusahaan besar tidak. Kita harus mengajak stakeholder, paling tidak ada beberapa persen yang masuk. Karena wilayah tambang dan perkebunan kelapa sawit terbilang besar,” tandasnya.
Dia mengajak Baznas untuk melakukan koordinasi intens guna membahas kesejahteraan masyarakat. (*/la/sos)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Discussion about this post