bontangpost.id – Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan Yajid Fahmi mengkritik rencana Pemerintah Hulu Sungai Tengah membeli mobil dinas baru. Menurutnya kebijakan itu terburu-buru, mengingat kondisi keuangan yang belum stabil.
“Hari ini honor dan insentif tenaga kontrak saja ada yang belum dibayar. Misalnya guru dan ustaz agama keliling. Momentumnya kurang pas. Masih banyak hal mendesak lainnya yang wajib dibayarkan,” kritiknya, Jumat (22/4).
Seharusnya jika hak-hak guru dan pengajar belum terpenuhi, pembelian barang yang sifatnya tidak mendesak harus ditunda. Yajid juga menyoroti pendapat Pj Sekda HST, Muhammad Yani yang mengatakan APBD HST trend-nya positif.
Faktanya sampai saat ini Pemkab HST belum mendapat penilaian dari hasil pengelolaan keuangan tahun 2021. Pemkab HST juga belum tahu apakah ada pengurangan atau tidak pada dana alokasi husus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).
Yajid menyentil rencana pemerintah itu. Dia meminta pemerintah menggunakan hati nuraninya. Masyarakat masih kesusahan dengan kebutuhan pokok yang harganya mengalami kenaikan. “Sebaiknya penuhi dulu kewajiban. Mobil yang ada juga masih sangat layak. Belum ada lima tahun itu mobilnya,” kata anggota Komisi II itu.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Riswandi mengatakan pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati memang menjadi kewajibannya.
“Kewajiban pemda untuk menyediakan kendaraan dinas yang representatif dan layak untuk menunjang kegiatan kedinasan dan operasional,” bebernya.
