BONTANGPOST.ID, Bontang – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris belum mengetahui terkait rencana pemberlakuan retribusi parkir di RSUD Taman Husada. Khususnya bagi pengunjung dan keluarga pasien rumah sakit pelat merah tersebut.
“Ini saya baru mendengar kabar ini (rencana pemberlakuan tarif parkir),” kata pejabat yang akrab disapa AH ini.
Dalam waktu dekat dia akan meminta keterangan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan direktur utama RSUD Taman Husada. Selain itu, ia akan mendengarkan arahan dari Wali Kota Neni Moerniaeni sehubungan ini.
Namun pada dasarnya di beberapa rumah sakit penarikan retribusi parkir sudah diberlakukan. Bahkan ada rumah sakit yang mematok tarif berdasarkan durasi kunjungannya. “Di Kaltim memang ada yang menggunakan itu,” ucapnya.
AH pun memandang ketika melihat kondisi di Kota Bontang, tidak pernah berubah pernyataannya. Dalam menciptakan peluang pendapatan daerah masih banyak obyek lain yang bisa dilirik.
“Bontang ini kota industri. Kalau dihitung dari karcis parkir saya pikir tidak seberapa karena orang yang masuk rumah sakit yang sudah terbebani,” tutur dia.
Oleh karena itu, pihaknya akan mencari opsi terbaik. Walaupun pengelolaan parkir nantinya untuk pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Apapun kebijakan yang berkaitan dengan publik harus disampaikan kepada kepala daerah.
“BLUD itu apa yang mereka dapatkan untuk pengembangan usaha. Apakah sudah efektif memperoleh pendapatan itu harus dikaji lebih dalam,” terangnya.
Harapannya untuk mendapatkan dari PAD dari sektor itu perlu pembahasan lebih lanjut. Sebab orang yang datang ke RSUD itu untuk mengunjungi orang sakit. Konteksnya berbeda dengan obyek wisata.
Diketahui sebelumnya Pemkot Bontang telah mengucurkan anggaran untuk pembangunan tempat parkir pada tahun lalu. Nominalnya mencapai Rp6,4 miliar. Pengerjaan itu dilakukan oleh CV Unggul Pertiwi.
Bahkan di area tersebut telah terpasang palang parkir. Wakil Direkur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Taman Husada Vicky Rizki Riadis menuturkan saat ini pihaknya masih menyusun regulasi sehubungan hal tersebut. “Rencana untuk itu di tahun depan. Pengelolaannya dilakukan oleh BLUD,” terang Vicky.
Ia menegaskan biaya nantinya tidak membebankan pengujung. Kendaraan yang parkir hanya membayar satu kalu. “Teknisnya masih belum final dan dalam pembahasan,” ujarnya. (kp)
