SAMARINDA – Pemberantasan obat dan makanan ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kaltim. Peredaran makanan dan obat ilegal saat ini sudah menjadi masalah besar sehingga harus menjadi tanggung jawab semua pihak dan menjadi tugas bersama untuk memberantasnya.
Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi mengatakan, mengingat penyalahgunaan obat dan makanan ilegal sudah menjadi masalah besar, maka tugas penyelesaian masalah ini tidak mungkin hanya diserahkan kepada pemerintah.
“Mengingat bahaya besarnya, maka pemberantasan penyalahgunaan obat dan makanan ilegal ini harus dilakukan bersama, terstruktur dan masif,” kata Rusmadi di Pendopo Lamin Etam, Sabtu (11/11).
Menurut Rusmadi, komitmen memberantas penyalahgunaan obat dan makanan ilegal sudah dimulai dengan penandatanganan bersama, baik pemerintah, Polri, TNI hingga masyarakat dan perguruan tinggi. Tetapi komitmen tersebut diharapkan bukan hanya sekedar seremonial. Melainkan menjadi bentuk janji dan komitmen bersama.
“Ini merupakan tanggung jawab kita. Mari komitmen tersebut betul-betul dijadikan hal penting. Terutama dengan niat untuk melindungi keluarga, masyarakat, dan terkhusus melindungi generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan obat dan makanan ilegal serta narkoba,” tegasnya.
Perlawanan terhadap penyalahgunaan itu bukan hanya terkait peredarannya, tetapi pasokannya juga harus dicegah. Ikatan Farmasi Indonesia bersama pengusaha farmasi dan pemilik apotek harus pula memberi kontribusi dengan kerja profesional terutama untuk mencegah beredarnya obat-obatan ilegal. (jay/sul/ri/adv/drh)
