Biar Tak Menghambat Kinerja, BPBD Bontang Minta Perluasan Area Kantor

bontangpost.id – Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang saat ini dinilai kurang ideal, sehingga menimbulkan lambannya penanganan bencana seperti Karhutla.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala BPBD Bontang Usman. Menurutnya, gedung BPBD harusnya memiliki bangunan yang luas dan gudang. Lantaran menyimpan berbagai logistik penanganan bencana.

Faktanya, kata Usman gedung yang ditempati saat ini di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Tanjung Laut, terbilang sempit. Sebab, memuat ruang kerja dan menampung logistik. Sehingga tidak memungkinkan untuk menampung semua personel BPBD yakni 50 orang.

“Di dalam kantor itu paling banyak menampung 15 sampai 20 orang. Enggak bisa memuat banyak karena kondisinya padat sama logistik. Sedangkan personel sisanya kadang di luar berhimpitan dengan logistik juga,” bebernya.

Lambannya penanganan bencana yang dimaksud Usman yakni kala petugas BPBD tidak bisa mengeluarkan armada yang memuat tangki air lantaran terhalang kendaraan mahasiswa yang terparkir penuh di pelataran.

Pun, armada BPBD membutuhkan satu jalur dan tidak bisa manuver. Sebab, area parkir BPBD juga terbilang sempit.

Oleh sebab itu, Usman meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempertimbangkan usulan BPBD, yakni menggunakan bangunan STITEK sebagai kantor dan memanfaatkan bangunan lama sebagai pusat logistik. Sebagaimana diketahui status bangunan STITEK saat ini ialah aset milik Pemkot Bontang dan bangunan tersebut disewa oleh manajemen STITEK.

“Kami sudah melakukan upaya dengan mencari gedung kantor yang lain. Tapi, tidak menemukan bangunan yang ideal di pinggir jalan. Kami penanganan bencana jadi begitu ada kejadian harus bergerak cepat,” urainya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Bontang Sonny Suwito membenarkan bahwa kampus STITEK yang berada di Jalan Ir H Juanda merupakan milik Pemkot Bontang yang disewakan.

Kendati demikian mengenai usulan BPBD, Sonny mengaku tidak bisa langsung mengabulkan. Sebab, pihaknya harus melakukan koordinasi dengan manajemen STITEK. Mengingat, status sewa masih berlaku hingga akhir Desember 2023.

“Yang jelas akan kami rapatkan dulu untuk mencari solusi terbaiknya,” tuturnya. (*)