bontangpost.id – Sebanyak 49.914 jiwa warga Bontang yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dikerucutkan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui validasi dan verifikasi data.
Sekretaris Dinsos-PM Bontang Kistari mengatakan validasi dan verifikasi ulang itu dilakukan guna mengecek tingkat akurasi DTKS untuk warga penerima program bantuan sosial. Sehingga penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah tidak salah sasaran.
“Ribuan nama tersebut akan kami cek lagi di lapangan. Apakah masih laik sebagai penerima bantuan atau tidak. Jangan sampai nama tersebut dari segi materi tergolong mapan tapi masih dalam daftar orang miskin,” bebernya, Rabu (24/8/2022).
Adapun, proses seleksi warga kurang mampu dan warga yang mampu di lapangan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan Kemensos.
“Begitu sosialisasi dan surat keputusan keluar maka kegiatan ini langsung kami laksanakan,” sambungnya.
Dikatakannya, dari total puluhan ribu jiwa yang terdaftar dalam DTKS, hanya 38.830 jiwa yang menerima bantuan dari pemerintah. Baik itu bantuan BPNT, PKH, maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
“Maka dari itu, harus kami sinkronkan. Kemungkinan besar angka yang terdaftar di DTKS akan mengalami penyusutan,” timpalnya.
Selanjutnya, bila validasi dan verifikasi telah dilakukan maka dinilai memudahkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menentukan program yang cocok dan tepat dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.
“Verifikasi dan validasi yang dilakukan yakni penghapusan peserta yang sudah mampu, meninggal dunia, atau memiliki NIK ganda,” katanya.
Ia menjelaskan pemutakhiran data akan ditargetkan dalam waktu tiga bulan. Dalam hal ini pihaknya melibatkan kecamatan, kelurahan, Disdukcapil Bontang dan dan instansi terkait lainnya.
“Tujuan kegiatan ini kan untuk mengurangi angka kemiskinan. Jadi data yang dipakai pun harus benar adanya dengan kondisi di lapangan. Apalagi untuk penanganan fakir miskin harus mengacu pada DTKS” tandasnya. (*)
