BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang kembali mengusulkan bantuan keuangan (bankeu) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2027.
Usulan tersebut diajukan setelah Pemprov Kaltim kembali membuka kanal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), usai sebelumnya alokasi bankeu sempat tidak muncul dalam pemaparan Musrenbang RKPD 2027 Kaltim.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengaku sempat mempertanyakan tidak adanya alokasi bantuan keuangan dalam rancangan awal anggaran provinsi.
“Karena itu kami sempat mempertanyakan kenapa tidak ada. Alhamdulillah Pak Gubernur merespons dan tetap membuka kanal SIPD,” ujarnya usai pelantikan ASN di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (8/5/2026).
Melalui pembukaan kembali kanal tersebut, Pemkot Bontang resmi mengajukan bankeu sebesar Rp202 miliar untuk mendukung program prioritas daerah pada 2027.
“Kami sudah resmi mengusulkan Rp202 miliar. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dan terus kami kawal,” katanya.
Menurut Neni, keberadaan bankeu sangat penting untuk menjaga kekuatan fiskal daerah. Tanpa bantuan provinsi, APBD Kota Bontang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,7 triliun pada 2027.
Namun jika usulan bankeu disetujui, postur APBD diproyeksikan meningkat hingga sekitar Rp1,9 triliun.
Anggaran tersebut dinilai penting untuk menopang program pembangunan daerah dan menjaga stabilitas belanja pemerintah.
Neni menjelaskan, usulan bantuan keuangan itu difokuskan pada lima program prioritas daerah, termasuk penanganan banjir dan penurunan angka stunting.
Untuk penanganan banjir, anggaran diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi namun berada di wilayah Bontang, seperti pembangunan drainase, tanggul, dan normalisasi sungai.
Selain itu, sebagian anggaran juga diusulkan untuk mendukung program penanganan stunting dan pembangunan strategis lainnya.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi Pemprov Kaltim agar tekanan terhadap APBD 2027 tidak semakin berat dan program pembangunan tetap berjalan optimal.
“Semoga seluruh usulan ini bisa diakomodasi agar pembangunan di Bontang tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (*)
