BONTANG – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) Bontang merasa dilematis menangani Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Antara kemanusiaan dan citra kota.
Kepala Dissos-P3M Bontang Abdu Safa Muha mengatakan penanganan orang gila di Bontang, masing-masing OPD punya peran yang berbeda. Ketika dinyatakan sembuh, tugas pihaknya untuk melakukan pendampingan.
“Kalau rekam medisnya yang menyatakan dia gila maka dibawa ke RSJ. Bukan ke rumah singgah,” jelas Safa.
Setelah di RSJ dinyatakan sembuh, maka Safa mengatakan pihaknya mulai memantau terkait masalah obat. Jika ada peluang untuk dilakukan rehabilitasi sosial, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga rehabilitasi sosial di Banjarmasin. “Tetapi di Banjarmasin kapasitasnya terbatas, yang sempat dikirim ke sana 3 orang,” ujarnya.
Jika ternyata ODGJ tersebut bukan warga Bontang, maka Safa merasa dilematis. Mengingat Pemprov Kaltim lepas tangan. Dulu, jaminan kesehatan dijamin melalui Jamkesprov. Ttetapi setelah dicabut tidak ada yang bertanggung jawab. “Mau dipulangkan juga tidak tahu identitasnya. Kalau ditangani Pemkot Bontang dampaknya buruk juga,” ungkapnya.
Di satu sisi kemanusiaannya bagus, tetapi di sisi lain wajah Bontang menjadi buruk ,karena muncul data anggaran ODGJ. Kontradiksi antaraIPM dengan banyaknya ODGJ. “Solusinya harus ada ruang atau tempat yang diperuntukkan menampung orang ini. Yakni RSJ,” imbuhnya. “Salah prosedur jika ODGJ digiring ke rumah singgah,” sambungnya.
Disebutkan bahwa semua masyarakat, ketua RT, lurah, camat, bisa berperan menangani ODGJ. Jika sedang kambuh dan meresahkan maka Satpol PP, kepolisian, Puskesmas, RSUD, dan RSJ yang bisa menanganinya. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB) Bontang harusnya sudah memikirkan untuk pembangunan RSJ. Dalam Undang-Undang kesehatan bisa diusulkan dan eksekutornya ialah rumah sakit daerah. “Kalau di Balikpapan RSUD menyiapkan anggaran untuk penanganan ODGJ sebelum dikirim ke RSJ. Kalau di Bontang tidak,” pungkasnya. (mga)
