BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah pusat telah meminta kepada pemda untuk tidak menganggarkan program makan bergizi gratis (MBG). Keputusan ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Aji Erlynawati. Menurutnya, sebelumnya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melakukan antisipasi terhadap program itu saat penyusunan anggaran.
“Jadi sebelumnya itu sifatnya jaga-jaga,” kata pejabat yang akrab disapa Iin ini.
Nantinya anggaran yang telah disiapkan itu bisa digeser untuk keperluan lain. Tentunya sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Apalagi dalam waktu dekat juga bakal ada penyesuaian dari program kepala daerah terpilih.
“Tidak masalah sebenarnya kalau pemda tidak boleh menganggarkan untuk program MBG. Dalam waktu dekat juga ada pergeseran anggaran mendahului perubahan,” ucapnya.
Menurutnya dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemda terkait dengan beberapa kegiatan seperti pengadaan ATK, bimtek, acara seremonial, seminar juga dimaksudkan untuk mendukung program MBG. Pasalnya dana transfer daerah juga tidak sepenuhnya diberikan ke pemda.
“Mungkin teknisnya itu dipusatkan,” tutur dia.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah menganggarkan untuk program tersebut. Tepatnya di APBD 2025 ini. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Amiruddin Syam.
“Sudah kami anggarkan untuk MBG nilainya sekira Rp20 miliar,” kata Amiruddin.
Akan tetapi, pemkot belum mendapatkan petunjuk teknis dari pelaksanaan program itu hingga kini. Terkait nominal anggaran tersebut dititipkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.
“Kami anggarkan semampu kami. Siapa tahu mungkin untuk operasional, pendampingan, atau uji coba,” ucapnya.
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan agar pemda tidak perlu mengalokasikan dana untuk makan bergizi gratis. Sebab, ada beberapa daerah yang memasukkan anggaran dalam belanja tidak terduga (BTT).
Namun, saat rapat paripurna dengan Presiden Prabowo, diinstruksikan agar makan bergizi gratis dilaksanakan secara sentralistis oleh BGN.
”Perintah Bapak Presiden kepada kami, anggaran daerah yang semula untuk makan bergizi gratis lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah,” kata Tito.
Pemerintah tak ingin daerah fokus membuat dapur, tetapi sekolahnya masih ada yang bocor. Tito juga menyebut Prabowo menginginkan toilet sekolah harus bagus.
Tito sudah berdiskusi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait kolaborasi bersama pemda. Dadan, menurut Tito, ingin agar pemda bisa menjadi mitra untuk menyiapkan SPPG dan mendapatkan PAD. (*)
