Bupati Bantah Tolak HTI

Minta Masyarakat Kokoh di Atas ‘PBNU’

SANGATTA – Bupati Kutim Ismunandar, membantah keras jika Pemkab Kutim termasuk dirinya menolak keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kutim. Dirinya menegaskan penolakan bukan ditujukan kepada HTI, akan tetapi organisasi yang mengingkari keberadaan PBNU.

PBNU yang dimaksud disini ialah Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasalnya, PBNU merupakan empat pilar kebangsaan yang harus dipegang kokoh oleh masyarakat Kutim dan Indonesia pada umumnya.

“Bukan HTI. Tetapi organisasi yang menolak PBNU. PBNU itu singkatan dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Itu maksud saya. Jadi bukan HTI,” tegas Bupati Ismunandar.

Jika terdapat organisasi yang bersebrangan dengan PBNU maka perlu diingatkan. Pasalnya,  PBNU  harga mati yang tidak dapat di otak-atik oleh siapapun. PBNU merupakan pegangan dalam bernegara untuk kesatuan Indonesia. Hanya saja dirinya membantah keras jika penolakan tersebut menjurus kepada HTI seperti yang diberitakan dalam media online sebelumnya.

“Yang bawa-bawa itu (di luar PBNU) nanti dulu. Jangan dulu ada di Indonesia. Yang menolak PBNU jangan masuk. Kalau ada yang nolak kita cegah,” katanya.

Disinggung besarnya ancaman inkar BPNU, dirinya mengaku belum menemukan dan mendengar potensi itu. Bahkan saat ini Kutim terbebas dari ancaman tersebut. Buktinya Kutim terkendali, aman, dan damai sampai saat ini.

“Ada gejala. tetapi (ancaman) belum ada. Jika ada maka kita minta kepada Forum Kerukunan Umat Beragama  (FKUB) untuk mengatasinya. Tetapi mudah-mudahan saja tidak ada di Kutim. Karena kita semua berharap Kutim aman dan damai. Jadi sekali lagi bukan HTI tetapi yang dimaksud siapa yang menolak PBNU,” kata mantan Sekda itu.

Sebelumnya disalah satu media online di Kutim menulis jika Bupati Kutim serta Wakil Bupati Kutim menolak keberadaan HTI . Sedikitnya ada empat berita yang diolah media tersebut. Salah satu judul yang cukup meresahkan masyarakat ialah Tolak HTI, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tandatangani petisi.

Menilai hal itu, Khairul, warga Sangatta Utara menyayangkan penulisan tersebut. Karena ini akan memecah belah ummat. Terlebih pengkhususan kepada organisasi islam yang tak sekalipun disesatkan oleh MUI.

“Saya tidak yakin jika Bupati dengan tegas menolak HTI. Karena tugas bupati ialah merangkul semua masyarakat Kutim. Kemungkinan yang dimaksud organisasi yang jika menolak NKRI. Bukan ditujukan kepada HTI seperti yang diberitakan. Jika yang dimkasud organisasi yang menolak NKRI bukan HTI, maka jelas berita tersebut akan membuat gaduh, memecah NKRI, dan membuat kekacauan,” tegas Khairul serta dibenarkan oleh Rahmia Zahra yang juga merupakan warga Sangatta Utara. (dy)