Camat Ancam Tak Izinkan Pelaksanaan Proyek, Jika Pelaksana Kegiatan Tak Laporan 

SANGATTA –  Camat Sangatta Selatan, Hasdiah mengancam tak akan memberikan ‘izin’ pelaksanaan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayahnya, apabila program tersebut dijalankan tanpa berkoordinasi dengan perangkat  daerah di wilayah setempat. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan sejumlah program yang ujuk-ujuk berjalan, dan baru diketahui perangkat desa dan kecamatan setelah terjadi masalah.

Kebijakan itu diutarakan Hasdiah saat digelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sangatta Selatan, Rabu sore (23/2) lalu. Di dalam rapat yang dihadiri Sekkab Kutim Irawansyah tersebut, Hasdiah menegaskan kebijakannya itu.

“Kami sudah sepakat, kalau tidak melapor maka program akan kami tolak,” tegas Hasdiah.

Kebijakan itu diambil bukan tanpa alasan, selama ini banyak program, khususnya proyek pembangunan yang berjalan tanpa dikoordinasikan, bahkan dengan Ketua RT sekalipun. Tak jarang, proyek yang berjalan terkesan salah sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Salah satu contoh, proyek pembangunan jalan yang jaraknya tak begitu jauh dari kantor Kecamatan Sangatta Selatan.

Jalan itu justru dibangun di areal pemukiman yang bisa dibilang sangat sepi. Sementara tak jauh dari lokasi itu, ada akses jalan yang dianggap prioritas, yakni akses jalan menuju Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Selatan. Jalan menuju kantor tersebut becek dan berlumpur.

“Harusnya prioritas jalan menuju KUA. Tapi Alhamdulillah, tahun ini jalan menuju KUA akan dibantu PT KPC untuk pematangan lahan, untuk semenisasi melalui Pemkab,” terangnya.

Kebijakan ini juga diambil karena ulah oknum pelaksana proyek yang membandel untuk diajak berkoordinasi. Bahkan mengancam akan memindahkan lokasi pembangunan jika terus dipaksa berkoordinasi.

“Terakhir kami terima laporan terkait proyek gang. Pihak kontraktor tidak melaporkan ke RT setempat. Bahkan justru mengancam pihak RT akan memindahkan proyek tersebut jika terus memaksa kontraktor untuk berkoordinasi,” ungkapnya.

Laporan mengenai telah dilaksanakan sebuah program, sambung Hasdiah, justru setelah pihaknya menerima laporan terkait permasalahan proyek tersebut. Pihaknya yang sebelumnya tidak pernah mendapat laporan tentang pelaksanaan program itu terang saja tak tahu menahu, karena memang tak pernah menerima laporan.

“Sebenarnya tinggal koordinasi saja yang diperlukan. Setiap SKPD yang akan melaksanakan program tinggal berkoordinasi dengan kami. Intinya itu,” tandas Hasdiah. (hd)