Dibalik Pemindahan IKN ke Kaltim, Dua Proposal Ditolak

BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan pada era Presiden Soekarno dinilai tidak sepenuhnya benar. Sebab, tidak ada dokumen autentik yang menyebutkan secara gamblang. Mengenai rencana presiden pertama RI itu yang disebut ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam hal ini, Palangkaraya.

Pernyataan itu disampaikan mantan gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, dalam diskusi pemindahan IKN di Jakarta belum lama ini. Gubernur yang memimpin provinsi ini selama dua periode (2008–2013 dan 2013–2018) mengklaim, sudah melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Dia tidak menemukan ada dokumen resmi yang menyatakan keinginan Presiden Soekarno untuk memindahkan IKN ke Palangkaraya, kala itu.

“Saya sudah cari ke mana-mana. Tidak pernah ada dokumen yang menyatakan Bung Karno menetapkan Palangkaraya sebagai ibu kota,” ujar dia. Bahkan, pria kelahiran Tenggarong (Kukar), 31 Januari 1948, itu menyebut mendapat salinan pidato Presiden Soekarno. Saat meresmikan tiang pertama pembangunan Palangkaraya pada 17 Juli 1957. Yakni, monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalteng di Pahandut. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Kalteng kala itu, Tjilik Riwut.

“Tidak ada satu kata yang mengatakan kalau Palangkaraya akan jadi ibu kota (negara),” imbuh mantan Bupati Kutim periode 2000–2003 dan 2006–2008 ini. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, Faroek menuturkan, munculnya wacana pemindahan IKN ke Kalimantan pada era Presiden Soekarno di pengujung tahun 50-an. Saat rapat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan badan pembantu Presiden. KNIP bertugas sejak 29 Agustus 1945 sampai Februari 1950. KNIP merupakan cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kala itu, perwakilan asal Kalimantan bernama Ir Pangeran Muhammad Noor menyampaikan, pihaknya merasa dianaktirikan. Padahal, Kalimantan merupakan penghasil sumber daya alam (SDA) yang besar. Namun mendapat bagian yang kecil. Muhammad Noor menyindir dan menganggap perlu dilakukan pergerakan. Agar mendapat perhatian Pemerintah Pusat. “Bung Karno marah. Dan mengatakan ‘silakan pindahkan (IKN) ke Kalimantan saja sana!’. Tanpa menyebut Palangkaraya,” ungkap dia menirukan gaya bicara Presiden Soekarno.

Faroek yang kini menjabat anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Partai NasDem menyampaikan hal tersebut karena ingin meluruskan sejarah. Karena selama ini, Palangkaraya selalu dikaitkan sebagai calon IKN yang didambakan Presiden Soekarno. Padahal tidak ada dokumen resmi yang menyebutkan hal itu. Sehingga keputusan Presiden Joko Widodo memilih Kaltim, dianggap Awang sudah sangat tepat. Mengingat dari segi sosial dan infrastruktur, Kaltim sudah layak dipilih menjadi IKN baru. Menggantikan DKI Jakarta saat ini.

“Saya sekadar meluruskan sejarah. Silakan Dibantah. Saya siap mempertanggungjawabkan. Karena kalau kita bicara sejarah, harus ada buktinya,” ucap pria yang sempat menjabat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman, Samarinda, pada 1978 ini. Pernyataan serupa pernah disampaikan Sejarawan Universitas Indonesia (UI) JJ Rizal. Kepada Kaltim Post Group, dia menyebut, Bung Karno sepertinya tidak pernah menggagas pemindahan ibu kota. Jika pun pernah menggagas, itu adalah dalam konteks bukan memindahkan ibu kotanya.

Membagi beban ibu kota ke tempat lain. Tetapi wajah asli Indonesia tetap ada di Jakarta. “Bung Karno membayangkan Palangkaraya itu salinan dari wajah muka Indonesia. Jadi, kita harus bikin Jakarta di tempat lain. Sesuai dengan identitas masing-masing tempat. Di mana itu mewakili wajah Indonesia yang berbeda-beda yang Bhinneka,” paparnya.

Rizal menambahkan, Jakarta adalah simbol nasionalisme dan politik dari Indonesia. Sebab Indonesia lahir di Jakarta, nasionalisme lahir di Jakarta, dan proklamasi dilakukan di Jakarta. Jadi, Bung Karno menganggap Jakarta sebagai kota perjuangan kancah nasionalisme Indonesia. Jadi, peran simbolik Jakarta harus menampakkan wajah nasionalisme Indonesia. Sebab, menurut dia, sejak awal Bung Karno memang menginginkan Jakarta sebagai ibu kota. Buktinya, Bung Karno turun langsung sebagai arsitek membangun Jakarta.

“Bung Karno langsung turun tangan untuk rancang Jakarta. Arsitektur ruang ibu kota Indonesia. Dia (Bung Karno) sadar mewarisi ibu kota kolonial tapi dirombak, struktur ruangnya diganti. Jadi, dia (Bung Karno) bangun poros baru seperti Monas, gedung DPR MPR, patung dirgantara (patung pancoran),” tandasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro juga menceritakan kronologis rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Dia diminta melakukan kajian pemindahan IKN oleh Presiden Joko Widodo pada 2017. Saat dia baru setahun menjabat menteri PPN atau kepala Bappenas. Ada tiga proposal yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Proposal pertama, mengubah seluruh peruntukan bangunan di sekitar Medan Merdeka hingga Lapangan Banteng di Jakarta Pusat menjadi bangunan pemerintah.

Bagi bangunan yang bukan bangunan pemerintahan, termasuk BUMN atau swasta harus dipindahkan. Dari seputaran kawasan Medan Merdeka maupun Lapangan Banteng. “Sehingga semua kantor pemerintahan berkumpul di situ. Mudah-mudahan koordinasi jadi lebih mudah. Dan perpindahan antar-kantor tidak terhalang kemacetan,” katanya. Lalu proposal kedua, adalah membangun pusat pemerintahan sejauh 60 km hingga 70 km dari DKI Jakarta. Meniru Putrajaya di Malaysia.

Sementara proposal ketiga, langsung memindahkan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa. Alasannya mengingat beban Pulau Jawa sudah terlalu berat. Dengan konsentrasi penduduk dan ekonomi. Ketika dibahas pada rapat kabinet, dan Presiden Joko Widodo memutuskan memilih proposal ketiga. Yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa. Tidak di dekat DKI Jakarta. Apalagi tetap di DKI Jakarta. “Dan akhirnya setelah berbagai kajian, dipilihlah Kaltim sebagai calon IKN baru,” pungkasnya. (kip/riz/k8/prokal)