Dibebani Gaji Bidan, BKPP Terkejut

Terkait Rekrutmen 140 PNS Bidan Desa dan Kecamatan 

SANGATTA –  Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim Zainuddin Aspan cukup terkejut adanya rekrutmen 140 bidan desa dan kecamatan yang berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) dari pemerintah pusat. Bukan penempatannya yang menjadi masalah, akan tetapi pelimpahan penggajian yang diperdebatkan. Pasalnya, 140 bidan ini dibebankan  secara langsung penggajiannya ke daerah dari APBD.

“Langkah perubahan yang dilakukan oleh pusat dengan pengambilalihan sebagian kewenangan daerah ini tidak diikuti dengan memikul tanggung jawab penuh pada penerapannya di daerah. Contoh kasus adalah rekrutmen bidan desa oleh pusat. Walaupun pemerintah pusat yang melakukan rekrutmen sekaligus pengangkatan, namun ternyata tanggung jawab dalam pembayaran gaji bagi bidan yang lulus sebagai PNS ini dibebankan sepenuhnya pada APBD. Ini yang membuat kami terkejut,” ujar Zainuddin.

Yang menjadi masalah lainnya, pemerintah pusat tidak menyerahkan rekrutmen tersebut kepada Pemda.  Padahal Pemda merasa mampu untuk melaksanakan sendiri dan tentu lebih mengetahui kebutuhan pegawai, sesuai analisis jabatan dan pemetaan kebutuhan pegawai.

“Kita berbaik sangka saja. Mungkin yang membedakan adalah ketika diangkat oleh pusat, mereka langsung berstatus sebagai PNS. Sementara jika direkrut oleh daerah akan dijadikan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Akan tetapi hal itu murni karena kondisi keuangan daerah yang belum mampu membiayai gaji dan insentif jika mereka langsung diangkat sebagai PNS,” katanya.

Tentunya ini semua bermula dari lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016. Ini sangat memberi dampak perubahan komposisi pemerintahan di daerah. Mulai dari sisi kelembagaan, sumber daya aparatur pemerintah, hingga ketatalaksanaan.

Yang pada akhirnya, membuat kerancuan dengan langkah Pemerintah Pusat melakukan  pemangkasan terhadap beberapa kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Terutama dalam melakukan penghapusan dan peleburan beberapa kelembagaan di daerah. “Ini semua merupakan dampak dari kebijakan Undang-Undang 23 ini. Tetapi apapun itu, namanya aturan terpaksa harus dijalankan sebaik mungkin,” katanya. (dy)