SANGATTA – Akhirnya jalan rusak lintas provinsi dan daerah khususnya Kutim mendapatkan jatah tambal sebesar Rp 137 miliar di tahun 2017 ini. Hal ini terkuak dari hasil rapat koordinasi antara Pemkab Kutim dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi yang diinisiasi UPTD Infrastruktur Permukiman dan Tata Ruang Wilayah III.di Ruang Tempudau, Kantor Bupati (12/4).
Dalam rapat terbuka itu, setidaknya ada tiga kontrak pekerjaan jalan nasional yang menelan anggaran hingga RP137 miliar dari APBN. Pada paket pertama, reservasi rekonstruksi jalan dari simpang 3 Lempake Samarinda, Simpang Sambera, Santan, Bontang hingga Sangatta. Pengerjaannya sepanjang 165,50 Kilometer. Dengan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp45,4 miliar. Namun masyarakat masih harus bersabar, karena proyek ini belum dapat dikerjakansecepatnya lantaran masih dalam tahap proses lelang.
Kemudian, paket kedua ialah preservasi rekonstruksi jalan sepanjang 143,75 kilometer dari Sangatta, SimpangPerdau, Muara Lembak, Pelabuhan Ronggang, Sangkulirang hingga akses Maloy. Paket ini menelan anggaran sebesar Rp 65,5 miliar. Diketahui paket yang dikerjakan oleh PT. Harlis Tata Tahta ini untuk rekonstruksi jalan sepanjang 7,92 KM, rehabilitasi mayor 1,39 KM, rutin kondisi 7,92 KM, dan rutin jalan 1,39 KM.
Sedangkan paket ketiga berupa preservasi rekonstruksi jalan dari Simpang Perdau – Batu Ampar hingga MuaraWahau yang berbatasan dengan Berau. Untuk pembenahan ini, APBN menggelontorkan anggaran sebesar Rp 26,1 miliar. Sedangkan untuk jalan sepanjang 130,38 KM akan dikerjakan rekonstruksi jalan, rutin kondisi, dan rutin jalan dengan panjang masing-masing 2,5 KM, 28,95 KM dan 98,92 KM.
Selain perbaikan di wilayah Kutim, juga digelontorkan pagu dipa anggaran sebesar Rp 40,5 miliar untuk preservasi rekonstruksi jalan sepanjang 170,75 KM dari sipang 3 Muara Wahau, Kelay hingga Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.
“Meskipun begitu, dengan anggaran perbaikan tersebut masih jauh dari kata cukup untuk membuat seluruh badan nasional mulus. Karena hanya untuk pemeliharaan rutin, perbaikan dan rekonstruksi saja. Agar bisa tercukupi, kami sarankan agar seluruh kepala daerah di kaltim dapat meminta lebih dana bagi hasil dari pusat,” kata Joko Sutikno Kabid Bina Marga Dinas PU Kaltim. (dy)
