BONTANG – Selama perizinan pembangunan pabrik CPO belum diselesaikan, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan monitoring aktivitas yang dilakukan PT Energi Unggul Persada (EUP).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang menyerahkan pengawasan ini kepada dua instansi tersebut. Di samping seluruh persyaratan dan kebutuhan pengurusan perizinan juga dipercepat.
“Akan dipantau terus. Jangan ada aktivitas dulu,” kata kepala DPM-PTSP, Puguh Harjanto, kala meninjau lokasi pembangunan proyek CPO, Jumat (14/6/2019).
Seluruh OPD teknis terkait, baik DPM-PTSP, Dishub, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan membantu dan mempercepat pengurusan perizinan perusahaan yang dilakukan di provinsi.
PT EUP pun diminta agar intens melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk pengawalan dan fasilitasi. Sehingga apa yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), analisis dampak lalu lintas (Andalalin), maupun izin mendirikan bangunan (IMB) dapat segera diselesaikan.
“Segera di-list apa saja yang dibutuhkan untuk dibawa ke provinsi. Konsultan EUP yang mengurusi soal perizinan harus monitoring di provinsi seperti perkembangan. Supaya aktivitas bisa lagi dilanjutkan,” tutur Puguh.
Security Social Legal PT EUP, Endy mengaku akan mempercepat pengurusan seluruh izin yang belum dimiliki perusahaan. Pihaknya pun segera meminta konsultan yang berdomisili di Samarinda datang ke Bontang. Jika perlu, dirinya yang berangkat ke sana.
“Bukan digenjot lagi, tapi memang harus dipercepat,” ucapnya kepada awak media. (Arsyad Mustar)
