DPRD Bontang Bakal Panggil PT Alesco, Pertanyakan Status Lahan Pabrik Filling Station ISO Tank

bontangpost.id – Legislator bakal memanggil pimpinan PT Alesco Putera Infanteri Energi, pasca-Idulfitri. Pemanggilan ini bertujuan agar perusahaan memaparkan dokumen perencanaan. Terkait rencana pendirian pabrik filling station ISO tank pada pertengahan tahun ini.

“Pada intinya, investor yang menanamkan saham di Bontang kami sambut baik. Tetapi, harus diperhatikan aspek lain supaya tidak ada gejolak di kemudian hari,” kata Wakil Ketua DPRD Agus Haris.

Politikus Partai Gerindra ini meminta agar PT Alesco tidak meniru jejak kelam pendirian PLTU di Teluk Kadere, Bontang Lestari, milik PT Graha Power Kaltim (GPK). Sebab, limbah perusahaan itu diduga dibuang ke laut. Sehingga, menuai protes masyarakat di sekitar pabrik. Utamanya, mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan budi daya rumput laut.

“Belum lagi permukiman mereka terkena dampak debu batu bara. Kasihan kalau seperti itu,” ucap wakil rakyat yang akrab disapa AH ini.

Selain itu, perusahaan harus memastikan status lahan kelir. Sebelum groundbreaking dilakukan. Mengingat ia mendapatkan informasi bahwa permasalahan lahan ini urung rampung. “Jangan ada masyarakat protes tetapi groundbreaking tetap jalan. Harus dipastikan dulu,” tutur dia.

Catatan juga diberikan kepada Pemkot Bontang. Sebab, akses nantinya kendaraan perusahaan ini harus dipikirkan. Jika lebar jalan sempit maka berpotensi mengganggu kenyamanan warga. Namun, jika ada opsi pembebasan lahan maka harus juga dituntaskan.

Sebelumnya, AH juga menekankan pemberdayaan tenaga kerja lokal itu harus dipegang oleh pimpinan perusahaan. Sejatinya, itu tergambar dalam dokumen perencanaan. Termasuk aspek modal, total investasi, hingga asal material yang dipakai.

“Bontang ini jumlah penganggurannya tertinggi di Kaltim. Ini pukulan berat kita semua. Solusinya ialah penyerapan tenaga kerja lokal dalam pembukaan pabrik ini. Harus ada komitmen yang tegas,” sebutnya.

Terkait tenaga kerja lokal yang digunakan saat masa konstruksi pabrik harus mengacu Perda 9/2018. Di dalamnya diatur bahwa 75 persen dari total pekerja berasal dari lokal. Ia mewanti-wanti perusahaan untuk jujur dalam menjabarkan jumlah pekerja yang dibutuhkan. “Jangan seperti perusahaan lainnya kemarin mengaku pakai 200 tenaga asing tapi faktanya ribuan,” urainya.

Sementara untuk pasca-konstruksi, perusahaan harus memakai 100 persen tenaga lokal. Tidak ada alasan lain. Bahkan kalau perlu ketika 50 persen progres konstruksi proses perekrutan ini sudah mulai dibuka. “Saya tidak mau lagi mendengar bahwa SDM Bontang ini tidak siap,” pungkasnya. (*/ak/ind/k15)