bontangpost.id – Rencana program pemberian bantuan perlengkapan sekolah mendapat kritik dari legislator. Pasalnya penerima bantuan hanya menyasar kelas awal yakni kelas I SD dan VII SMP. Wakil Ketua DPRD Agus Haris menilai pelayanan kepada peserta didik dengan skema itu dipandang tidak maksimal.
“Mestinya semuanya dikasih. Tidak memilah kelas mana karena semua butuh,” kata Agus Haris.
Politikus Partai Gerindra ini juga beranggapan jika hanya kelas awal berpotensi terjadi kecemburuan sosial. Pasalnya pemberian bantuan sebelumnya terjadi pada 2019 silam. Artinya pelajar yang kini duduk di kelas II-III SD serta VIII SMP juga belum mendapatkan bantuan.
“Pastinya bajunya juga sudah pada sempit dan robek. Sebab kemungkinan bobot pelajar itu bertambah,” ucapnya.
Ia menjelaskan ada perbedaan dari rencana pemberian dengan periode sebelumnya. Mengingat dulu pemkot membagikannya ke seluruh jenjang. Wakil rakyat dari dapil Bontang Utara ini menuturkan sesungguhnya pemkot bisa menganggarkan untuk keseluruhan pelajar. Karena nilai APBD saat ini dengan 2019 silam tidak selisih jauh.
“Tergantung niat pemerintahnya seharusnya bisa. Anggaran ada tinggal mana yang menjadi prioritas,” tutur dia.
Harapannya untuk tahun depan sasaran penerima ditambah. Perihal teknis pengadaan, ia mempercayakan kepada Pemkot Bontang. Entah memakai skema penunjukkan langsung atau tender. Intinya pemberdayaan penjahit lokal harus terealisasi. Sesuai dengan janji kampanye kepala daerah terpilih.
“Terpenting seragam bisa dipakai dan sesuai dengan ketentuan regulasinya. Teknis pengadaan tidak kami persoalkan,” terangnya.
Diketahui, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bambang Cipto Mulyono mengatakan penyaluran ini hanya diusulkan untuk kelas 1 SD dan VII SMP. “Karena menyesuaikan anggaran yang terbatas. Karena untuk murid lainnya seragamnya masih bagus. Sebab selama ini pembelajaran juga lewat daring,” kata Bambang.
Meski demikian, ia belum bisa memberikan informasi terkait kucuran anggaran untuk program ini. Termasuk dengan penghitungan jumlah siswa yang akan mendapatkan perlengkapan sekolah. “Kami masih belum mendata terkait itu,” ucapnya.
Tak hanya itu dipastikan untuk buku tulis juga tidak dimasukkan dalam paket perlengkapan sekolah. Sehingga hanya tas, seragam, dan sepatu yang dibantu. Sehubungan dengan mekanisme lelang, Disdikbud memiliki format. Khusus untuk sekolah negeri direncanakan dipercayakan ke tiap satuan pendidikan masing-masing.
Diketahui pengadaan perlengkapan sekolah ini sudah dua kali terselenggara di Kota Taman. Selain 2019, Pemkot Bontang juga memprogramkan pada 2017. Khusus 2019, anggaran yang dikucurkan seluruhnya mencapai Rp 18 miliar. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni Rp 14,7 miliar. (*/ak)
