bontangpost.id – Dasar hukum pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara ke Kaltim akan diperkuat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merencanakan pembuatan Ketetapan MPR atau TAP MPR. Dengan demikian, pemindahan IKN Nusantara tidak akan terhenti di tengah jalan meski rezim berganti. Hal tersebut disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat ditemui di VIP Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, sebelum mengunjung IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (27/1).
“Kami bertekad akan melakukan kerja-kerja politik. Untuk mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yaitu TAP MPR. Dalam bungkus Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) jangka waktu 20–50 tahun yang akan datang,” kata politikus Golkar itu. Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, menerangkan, keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara harus dijamin sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang. Sehingga, siapa pun presiden terpilih pada Pilpres 2024, akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.
Menurutnya, pemindahan IKN ke Kaltim sudah tepat. Karena itu, pimpinan MPR mengunjungi Kecamatan Sepaku, PPU untuk memastikan progres pembangunan IKN Nusantara. “Kami datang ke sini untuk melihat dan memastikan bahwa proses pemindahan IKN bisa kita laksanakan sesuai harapan kita. Secara medan, kita sudah melihat titik nol dan lokasi (lahan) istana negara. Dengan target Agustus 2024 sudah bisa selesai untuk (pembangunan) istana negara. Saya yakin dan percaya, pada saatnya sesuai rencana bisa diwujudkan. Dengan bergantung wamen (wakil menteri keuangan) juga menjamin pembiayaannya tidak ada hambatan,” ujarnya.
Dalam kunjungannya, Bamsoet turut didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Rombongan meninjau lokasi titik nol yang merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks istana negara dan pusat pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Lokasinya di kawasan hutan tanaman industri (HTI) PT ITCI Hutani Manunggal, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku.
Lanjut Bamsoet, Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2024, istana negara bersama empat kementerian, yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan bisa pindah ke IKN Nusantara. Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, serta Kementerian Keuangan akan berjuang membangun IKN dari sisi pembangunan fisik. Sementara MPR RI, memperkuatnya dari sisi politik. Memastikan siapa pun yang menggantikan presiden pada 2024, akan tetap melanjutkan proses pembangunan IKN.
“Mengingat dari masterplan Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan 15 hingga 20 tahun. Banyak pihak mengkhawatirkan. Termasuk dari kalangan duta besar, diplomat, dan investor, jika hanya mengandalkan undang-undang yang menjadi objek legislatif review di DPR serta judicial review di Mahkamah Konstitusi, pembangunan IKN sangat rawan terhenti di tengah jalan. Baik karena alasan politis maupun alasan lainnya,” katanya.
Selain Bamsoet, wakil ketua MPR RI yang hadir kemarin antara lain; Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, dan Plt Bupati PPU Hamdam.
Di lokasi yang sama, Suharso Monoarfa mengatakan, pengembangan wilayah IKN Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan. Pertama, kawasan pengembangan dengan luas wilayah 199.962 hektare. Kedua, kawasan IKN dengan luas wilayah 56.180 hektare. Ketiga, kawasan inti pusat pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah 6.671 hektare. “Lahan warga akan kita selesaikan secara bertahap. Dan sekarang sudah dilakukan pendataan. Apakah ada alas hukumnya atau tidak. Dan untuk lahan warga, mungkin akan dilakukan ganti untung,” ungkapnya.
Basuki Hadimuljono menambahkan, anggaran pembangunan IKN Nusantara sudah disiapkan. Namun, belum dialokasikan untuk Kementerian PUPR. Sebab, saat pembahasan APBN 2022, belum ada dasar hukum pemindahan IKN ke Kaltim. “Uangnya sudah disiapkan, tapi belum dialokasikan ke kita,” ucapnya. Mengenai rencana groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan istana negara Nusantara, Basuki mengatakan, tinggal menunggu perintah Presiden Joko Widodo. Dia melanjutkan, perencanaan pembangunan istana negara sudah selesai. Pun demikian dengan perencanaan trase jalan. “Tinggal menunggu perintah presiden. Waktu itu menunggu UU. Dan UU IKN sudah ada sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, Suahasil Nazara mengatakan, memang sejauh ini belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN. Akan tetapi, nantinya untuk tahapan pembangunan akan menyesuaikan dengan kebutuhan Kementerian PUPR. “Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Karena APBN 2022 kan ditetapkan tahun 2021. Ketika UU IKN-nya belum disahkan,” katanya di lokasi yang sama. (riz/k16)
