bontangpost.id – Kasus dugaan penyalahgunaan keuangan PT Bontang Karya Utamindo (BKU) sudah dalam penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang.
Meski demikian, Plt Dewan Pengawas Perumda AUJ Deddy Haryanto mengaku tidak mengetahui adanya kasus tersebut.
“Saya kaget. Karena tiba-tiba ada berita seperti itu. Saya tidak tahu,” kata Deddy.
Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Dirut Perumda AUJ untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan kasus tersebut.
Namun, selama ini induk perusahaan tersebut sudah sering bersurat meminta laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT BKU yang merupakan anak usaha Perumda AUJ.
“Tetapi tidak dikasih hingga sekarang. Itu sebabnya saya baru minta masalahnya ke dirut Perumda AUJ,” ucapnya.
Bahkan induk perusahaan sudah mau mengirimkan surat peringatan karena belum ada dokumen laporan yang masuk.
“Nanti saya akan monitoring ke Perumda AUJ. Saya baru masuk menjadi Plt per 1 Maret lalu,” tutur dia.
Dalam konteks ini, Dewas hanya sebagai pembinaan maupun pengawasan dari Perumda AUJ. Awak media pun mencoba menghubungi Dirut Perumda AUJ tapi hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi belum tersambung.
Sebelumnya, Kasus dugaan penyalahgunaan keuangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) oleh PT BKU naik tahap penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang Otong Hendra Rahayu mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil para pihak terkait pada dugaan kasus tipikor aset Pemkot Bontang tersebut.
“Naiknya kasus tersebut ke tahap penyidikan umum usai dilaksanakan ekspose, Rabu (27/8/2024),” kata Hendra.
Dari hasil ekspose tersebut telah ditemukan adanya peristiwa pidana dugaan tipikor. Serta sebagaimana diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Umum) Nomor 63 Tertanggal 28 Agustus 2024.
Dengan telah naiknya status ke penyidikan, selanjutnya ia memerintahkan pada bidang pidsus untuk melakukan serangkaian penyidikan.
Diawali dengan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk diperiksa dan diambil keterangan guna penyidikan perkara. Kemudian melakukan upaya audit Investigasi ke Inspektorat ataupun penghitungan kerugian negara ke BPKP.
“Pekan depan pemanggilannya untuk BAP,” ucapnya.
Diberitakan, beberapa waktu lalu Tim Jaksa Penyelidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bontang telah memanggil sejumlah nama yang ada di struktural PT BKU.
Serta beberapa pejabat Pemkot Bontang yang berhubungan dengan aset. Pemanggilan ini untuk permintaan keterangan dan mengklarifikasi terkait adanya laporan pengelolaan aset Pemkot Bontang berupa SPBN yang dikelola anak usaha Perumda AUJ. (*)
