bontangpost.id – Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal menanggapi keputusan Wali Kota Basri Rase yang memilih lahan pembangunan gedung uji kir di Jalan Prestasi, Bontang Lestari. Menurutnya, pembangunan gedung uji kir tidak bisa cepat dilakukan di lahan itu. Pasalnya lahan masih sangat mentah, dan berbagai persyaratan lain mesti diurus lagi dari awal.
Faisal bilang dia tak mempersoalkan bila pemerintah tak jadi memilih Loktuan sebagai lokasi gedung uji kir. Sebagaimana yang diproyeksi Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang. Sebab menurutnya, lahan di Loktuan itu memang secara luasan masih kurang, hanya 0,8 hektar. Lokasinya berdekatan dengan permukiman warga, juga dekat Pasar Taman Citra Mas.
“Kita juga menghindari hal tidak diinginkan. Karena bagaimana pun, yang masuk ke layanan uji kir itu bukan cuma kendaran roda 4, tapi bisa juga roda 12,” katanya kepada bontangpost.id, Rabu (2/6/2021) siang.
Namun dia meminta, pemerintah mengambil keputusan bijak. Lantaran ini sifatnya mendesak, mestinya pemerintah mengambil jalan paling cepat agar layanan uji kir bisa dibuka kembali di Bontang. Bukannya membuatnya semakin lama.
Lahan yang dipilih Bontang Lestari itu, ujar Faisal, belum siap digunakan. Dalam artian, ada proses panjang dilalui sebelum pembangunan fisik dimulai. Secara kontur, lahan tak rata, sehingga harus ditimbun dulu. Setelahnya harus dimatangkan. Yang perlu diingat, katanya, setelah dimatangkan, lahan tak bisa langsung dijejali bangunan. Masih butuh waktu. Setidaknya satu tahun.
“Mana bisa setelah dimatangkan (lahan) langsung dibangunkan gedung. Pasti harus nunggu itu. Minimal setahun,” katanya.
Tak berhenti di situ. Sebelum pembangunan dimulai, pemerintah juga harus menyusun feasibility study (FS), Detail Engineering Design (DED), hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Semua ini tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bila sudah begini, maka layanan uji kir praktis tak bisa cepat dibuka. Padahal masyarakat sudah sangat butuh.
“Kalau pemerintah tidak cepat menyiapkan, tidak bisa 2022 bisa dibuka kembali itu (layanan uji kir),” tegasnya.
Untuk melakukan percepatan, Politikus NasDem ini menyarankan agar layanan uji kir dipusatkan di eks Lapangan Terbang Layang. Dia menilai ini sangat pas, pun memberikan manfaat tak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk publik.
Menurutnya, penggunaan eks Lapangan Terbang Layang menjadi bagian dari pemanfaatan aset yang ada. Pemerintah jauh lebih hemat. Tak perlu mengeluarkan dana untuk menimbun, mematangkan lahan, apalagi membangun gedung. Sebab di lokasi itu juga dilengkapi gedung.
“Tinggal disempurnakan saja itu gedung dan fasilitas di sekitarnya. Karena memang lama terbengkalai,” katanya.
Lebih jauh, lahan itu juga terbilang strategis. Jauh dari pusat keramaian. Dan lahannya luas. Sehingga bisa menghindari penumpukan kendaraan di jalan. Juga hindari potensi bentrokan kendaraan pribadi dan mobil angkutan.
Kedua, untuk publik. Karena gedung sudah ada, lahan pun terbilang sangat luas, kemungkinan layanan uji kir bisa cepat dibuka. Pemerintah tinggal membeli berbagai alat uji sesuai standar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. “Kasian masyarakat kalau harus ke Samarinda. Beban biaya yang mereka tanggung berkali lipat. Waktu juga tidak efisien,” bebernya.
Yang juga dia tekankan, Bontang bisa mengembalikan potensi cuan yang sempat hilang bila layanan uji kir dibuka lagi. Dalam setahun, diproyeksi ada 6.600 truk asal Bontang yang mengurus izin kir. Dengan asumsi sekali tes Rp 80 ribu.
“Bayangkan itu berapa PAD kita yang lepas sejak layanan ini ditutup,” ungkapnya.
Selain menyarankan pemanfaatan eks lapangan terbang layang, Faisal juga mendesak agar pemerintah menjadikan pembangunan gedung kir ini sebagai prioritas. Dia janji akan mengawal isu ini. Menuntut kebutuhan Dishub terkait layanan uji kir bisa dimasukkan dalam anggaran pergeseran sebelum perubahan.
“Akan saya kawal dan pelototi terus ini. Kir ini sangat urgent buat masyarakat. Kita mau nunggu berapa lama lagi,” tegasnya. (*)
