Jakarta – Para penyelidik PBB yang tergabung dalam misi pencari fakta mengatakan Muslim Rohingya di Myanmar masih mengalami genosida dan meminta kasus ini dibawa ke pengadilan internasional.
Marzuki Darusman, ketua Misi Pencari Fakta PBB terkait Myanmar, mengatakan selain pembunuhan massal, konflik ini meliputi pengasingan populasi, pencegahan kelahiran dan penelantaran di kamp-kamp.
“Genosida masih berlangsung,” ujarnya dalam jumpa pers setelah menyerahkan laporan ke Dewan Keamanan PBB.
“Kami berpendapat bahwa niat genosida bisa dibuktikan,” tambah Marzuki.
Laporan setebal 444 halaman yang pertama kali diumumkan bulan lalu itu meminta Dewan Keamanan PBB untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag, atau mendirikan pengadilan ad hok seperti yang pernah dilakukan dalam kasus bekas negara Yugoslavia.
Laporan keras ini menyebut bahwa jenderal-jenderal Myanmar, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing, harus diperiksa dan diadili dengan tuduhan genosida di negara bagian Rakhine.
Myanmar menolak tuduhan bahwa militer negara ini melakukan kekerasan dalam operasi militer tahun lalu yang menyebabkan 720 ribu Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
“Sangat Tidak Seimbang”
Marzuki, mantan Jaksa Agung Indonesia, mengatakan konflik ini juga menyebabkan 390 desa porak poranda dan 10 ribu Muslim Rohingya tewas.
“Tidak ada kondisi aman, pantas dan bisa bertahan lama bagi warga Rohingya di Bangladesh kembali ke Myanmar,” katanya dan menambahkan upaya pemulangan akan menyebabkan lebih banyak korban.
Sementara itu, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan akuntabilitas dan “dialog semua pihak” merupakan dua pilar penting untuk mencapai rekonsiliasi nasional.
“Pencari fakta yang bisa dipercaya adalah langkah pertama menuju akuntabilitas,” katanya di akhir kunjungan ke Myanmar yang berlangsung pada 10-20 Oktober.
Pemerintah Myanmar mempertanyakan independensi misi pencari fakta PBB dan menegaskan pihaknya telah membentuk komisi penyelidikan independen yang terdiri dari para diplomat negara-negara Asia.
Akan tetapi, Marzuki Darusman mengatakan penyelidikan internal myanmar sejauh ini terbukti “gagal”.
Sidang Dewan Keamanan diminta oleh negara-negara Barat tetapi ditentang oleh Tiongkok dan Rusia yang memiliki hubungan baik dengan militer Myanmar dan terus-menerus melindungi negara itu dari kritik.
Myanmar bersikeras bahwa kekerasan di Rakhine dipicu oleh kelompok ekstrimis Rohingya yang menyerang pos penjagaan perbatasan pada Agustus 2017.
Militer menyangkal hampir semua tuduhan genosida ini dengan mengatakan bahwa “operasi pembersihan” saat itu perlu dilaksanakan untuk memerangi militan Rohingya.
Tetapi misi pencari fakta PBB mengatakan ada alasan kuat untuk meyakini bahwa kekerasan dilakukan dengan niat menghancurkan Rohingya.
Misi PBB ini menemukan bahwa taktik militer “konsisten dan sangat tidak seimbang dengan ancaman keamanan sebenarnya”.
Pemimpin de fakto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang dulu dianggap dunia internasional sebagai ikon demokrasi, kehilangan nama baik karena menolak mengecam militer.
Misi pencari fakta PBB ini juga mengatakan bahwa upaya pemerintahnya menutupi fakta telah memperburuk situasi bagi kaum Muslim Rohingya. (yns)
