BONTANG – Nada tinggi dikeluarkan oleh Ketua Pansus Penanganan Banjir Bakhtiar Wakkang saat memimpin Rapat Kerja Pansus Penanganan Banjir dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin (16/4) lalu. Bakhtiar mengatakan, pemerintah provinsi (pemprov) tidak serius menyelesaikan masalah banjir di Bontang.
Pasalnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kaltim hingga kini tidak ditindaklanjuti. Padahal rekomendasi tersebut keluar di tahun 2005. “Gubernur tidak serius menangani banjir di Bontang, ini terkesan ada pembiaran,” ujar Bakhtiar.
Bahkan, permintaan Pemkot Bontang untuk difasilitasi dengan Pemkab Kutai Timur juga tidak ada respon. Bapelitbang telah mengirimkan surat permintaan itu sebanyak dua kali.
Belum lagi berbicara mengenai maraknya pengundulan hutan yang terjadi di luar Bontang. Akibatnya, sedimen seperti lumpur dan pasir ikut terbawa aliran sungai sehingga menyebabkan konstruksi sungai menjadi dangkal.
Selain pemprov, ia juga menyorot kinerja Pemkot Bontang, yang juga dirasa ikut tidak serius menyelesaikan masalah banjir. Akibatnya jika debit air sungai tinggi, maka dipastikan beberapa daerah akan tergenang. Belum lagi jika kondisi air laut sedang mengalami pasang.
“Pemkot tidak serius, normalisasi sungai sampai sekarang hanya 15 persen saja, kalau serius pasti sudah mencapai 75 persen,” ucapnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Faisal juga menilai pemkot tidak serius menangani sungai. Pasalnya kondisi sungai saat ini dangkal. Hal ini diperparah dengan kondisi parit sudah sama rata dengan jalan. “Parit depan toko X-Toys (Jalan Ahmad Yani, Red.) saya lihat rata dengan jalan. Perlu ditinjau itu,” kata Faisal.
Sementara, anggota Pansus Muhammad Dahnial menilai, perlu penyisihan anggaran untuk pos penanganan banjir. Apabila Pemkot serius, maka masuk dalam skala prioritas. Apalagi tahun depan asumsi APBD bakal naik mencapai Rp 1,5 triliun. “Kalau pemerintah serius Rp 100 miliar disisihkan untuk penanganan banjir,” ujar Dahnial. (ak)
