BONTANGPOST.ID, Bontang – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai berdampak pada sejumlah layanan publik di Kota Bontang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang mengakui biaya operasional yang meningkat berpotensi memengaruhi layanan sedot tinja hingga kegiatan normalisasi drainase.
Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengatakan kenaikan harga BBM dalam beberapa waktu terakhir cukup membebani operasional unit pelayanan di bawah instansinya. Salah satu layanan yang paling terdampak adalah penyedotan tinja yang dikelola UPT Air Limbah Domestik.
Menurutnya, anggaran BBM yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mampu mendukung operasional sekitar satu bulan ke depan. Setelah itu, penyesuaian harus dilakukan agar pelayanan tetap berjalan.
“Yang terasa sekali itu di layanan sedot tinja. Dengan kondisi sekarang, kemungkinan dalam satu bulan ke depan anggaran yang tersedia sudah habis. Sementara permohonan layanan dari masyarakat terus berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan kebutuhan BBM untuk layanan tersebut bersifat dinamis karena bergantung pada jumlah permintaan masyarakat. Di sisi lain, layanan ini juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi.
Dampak kenaikan BBM juga dirasakan pada operasional alat berat dan kendaraan untuk pemeliharaan infrastruktur, termasuk armada normalisasi drainase dan penanganan saluran air di berbagai wilayah Bontang.
Hingga kini, belum ada opsi penambahan anggaran operasional. Berdasarkan informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh OPD diminta mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia.
“Informasinya tidak ada tambahan anggaran. Jadi kami harus menggunakan alokasi yang ada sekarang dan melakukan penyesuaian prioritas kegiatan,” katanya.
Kondisi ini dipastikan memengaruhi intensitas normalisasi drainase yang selama ini rutin dilakukan berdasarkan usulan kelurahan. Padahal, kebutuhan normalisasi cukup tinggi untuk mengantisipasi genangan dan banjir saat musim hujan.
Dalam kondisi normal, normalisasi bisa dilakukan beberapa kali dalam sebulan sesuai urgensi. Namun saat ini pelaksanaannya harus lebih selektif.
“Permohonan dari kelurahan itu banyak sekali. Tetapi dengan kondisi sekarang kami harus benar-benar selektif dalam menentukan prioritas penanganan,” tuturnya.
PUPRK Bontang akan memfokuskan anggaran pada lokasi yang paling mendesak dan berdampak langsung pada keselamatan serta aktivitas masyarakat. (ak)
