TANJUNG SELOR – Satu lagi bangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan bakal menjadi ‘bangunan hantu’ jika tidak dilanjutkan. Sejatinya, pembangunan gedung tersebut sudah dianggarkan melalui kontrak tahun jamak atau multiyears (MY) sejak 2013-2015 lalu sekira Rp 67 miliar.
Bangunan yang dimaksud yaitu gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan yang berlokasi di kilometer 9, Desa Bumi Rahayu, Tanjung Selor. Mengingat hingga kini nasib penyelesiannya bakal terkatung-katung.
Alasan klasik keterbatasan anggaran menjadi pertimbangun Pemkab Bulungan. Mengingat untuk menyelesaikannya tentu membutuhkan anggaran yang besar di tengah defisit anggaran yang sedang dialamai.
Bupati Bulungan H. Sudjati mengatakan, kendati hanya akan menyelesaikan pekerjaan lanjutan, tetapi prosesnya dipastikan tetap membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “Anggaran yang ada tidak mencukupi karena kebutuhannya tetap besar,” jelas mantan Sekkab Bulungan ini saat dikonfirmasi Radar Kaltara (Radar Tarakan Group) melalui sambungan selulernya, Senin (16/1).
Ditanyakan terkait berapa angka yang dibutuhkan untuk melanjutkan bangunan tersebut sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh 25 wakil rakyat yang ada saat ini. Dirinya belum dapat menyebutkan estimasi anggaran yang dibutuhkan.
Seperti diketahui pada tahun anggaran 2015 lalu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulungan sebesar Rp 2,1 triliun, tahun 2016 hanya Rp 1,2 triliun atau menyusut hingga Rp 1 triliun, sedangkan tahun 2017 ini hanya Rp 1,1 triliun.
Kecilnya anggaran tersebut membuat Pemkab Bulungan tidak dapat menyelesaikan bangunan di atas lahan 4 hekatre (Ha) yang menelan APBD Bulungan Rp 67 miliar dengan kontrak Multiyears (MY) tersebut.
Disinggung kemungkinan dapat dianggarkan di APBD-Perubahan. Pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Bulungan ini tidak berani memastikan. Sebab rentang waktu pelaksanaan APBD-Perubahan relatif singkat.
“Pekerjaan fisik tidak akan mencukupi waktunya hanya berapa bulan saja. Mudahan bisa di tahun 2018 nanti,” harap Sudjati.
Nantinya, kata dia, jika ketersedian anggaran milik Pemkab Bulungan sudah cukup, maka pihaknya optimistis penyelesaiannya benar-benar dapat dilanjutkan sehingga dapat difungsikan sesuai dengan tujuan pembangunannya.
“Harapan ini bisa diselesaikan, hanya saja harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” imbuhnya.
Seperti diberitakan, Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengungkapkan, tidak dianggarkannya untuk kelanjutan penyelesaian bangun itu karena pihaknya cenderung mementingkan kepentingan masyarakat umum, ketimbang menyelesaikan proyek pembangunan gedung DPRD Bulungan di tengah minimnya anggaran yang dimiliki Pemkab Bulungan.
“Dibutuhkan biaya yang besar sedangkan anggaran sekarang defisit,” ujar politikus Golkar ini.
Pihaknya lebih menginginkan anggaran yang terbilang sangat minim itu lebih diarahkan kepada pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat Bulungan. Walaupun sejatinya hanya tinggal memyelesaikan landcape saja.
Warga Bulungan yang berdomisili di Tanjung Selor, Nasrun (30) ketika dimintai tanggapannya terkait keberadaan gedung itu mengaku sangat menyayangkan jika gedung tersebut tidak dilanjutkan. “Sayang kalau dibiarkan, bisa-bisa mangkrak lagi seperti beberapa gedung lainnya,” ujarnya.
Ayah 1 anak ini juga mempertanyakan pembangunan gedung tersebut justru dibangun di daerah yang sangat jauh dari kota, “Bagus saja kalau dibangun jauh supaya arah pembangunan ke daerah kilo, hanya saja apakah efektif? Siapa yang mau berkantor di sana untuk saat ini?,” sindirnya.
Hal senada juga diungkapkan Anto (32), dirinya khawatir jika gedung tersebut tidak dilanjutkan akan menjadi bangunan yang terkesan dibiarkan. Mengingat hal itu kerap terjadi di Kabupaten Bulungan. “Bisa saja perencanaannya sejak awal tidak tepat dan jangan-jangan justruk mangkrak,” pungkasnya. (keg/isl/keg)
