HMI Ancam Demo, LPK Minta Kualitas Air Diperhatikan 

SANGATTA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sangatta, mengancam menggelar aksi besar-besaran jika Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Cabang Kutai Timur (Kutim) memaksakan menaikkan tarif dasar air Juni mendatang. Hal ini dilontarkan pada saat PDAM menggelar diskusi panel dengan masyarakat di Gedung Serba Guna (GSG) pada Selasa, (28/2) lalu.

Dikatakan Ketua HMI Cabang Sangatta, Alfian Sinu, penolakan lantaran kenaikan tarif air dianggap akan memberatkan masyarakat Kutim. Terlebih, bagi mereka yang berada di kalangan bawah.

“Kalau PDAM menaikkan tarif air, kami dari HMI akan demo. Karena hal itu akan mensengsarakan rakyat kalangan bawah,” ujar Alfian Sinu, di tengah-tengah masyarakat pada saat  menyampaikan aspirasinya di depan panelis.

Belum diterapkannya kenaikan tarif ini saja, masyarakat sudah cukup mengeluh. Mulai dari permasalahan kualitas air, kuantitas air hingga kontinuitas. Untuk itu, saat ini PDAM belum tepat menaikkan tarif air di Kutim.

“Kami kira saat ini belum tepat. Mungkin perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Yang paling terpenting ialah masalah pelayanan ditingkatkan terlebih dahulu. Karena pelayanan lah yang paling diharapkan oleh masyarakat,” katanya.

Meskipun begitu, dirinya cukup memberikan apresiasi kepada PDAM. Karena, sebelum menaikkan tarif air, terlebih dahulu menggelar diskusi kepada masyarakat Kutim.  Sehingga, masyarakat mengetahui semua permasalahan yang dihadapi oleh PDAM.

“Kami cukup senang karena diundang. Sehingga kami mengetahui semuanya. Tetapi apapun alasannya, kami minta PDAM untuk menunda terlebih dahulu kenaikan tarif ini. Kalaupun sudah merupakan kewajiban, maka kenaikannya wajib menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Karena kami tidak menginginkan, dengan naiknya tarif air malah mensengsarakan masyarakat,” katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh Iwan. Warga Sangatta Utara ini menolak wacana kenaikan tersebut. Karena PDAM saat ini dinilai belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, permasalahan penggiliran air bersih. “Silahkan saja naik, tetapi berikan yang terbaik bagi masyarakat. Naiknya pun harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Masyarakat (LPK) Kutim, Andi Arafah, mengaku tidak mempermasalahkan jika PDAM berniat menaikkan tarif. Sebab, air merupakan kebutuhan masyarakat banyak. Dengan catatan, PDAM bisa memperhatikan kualitas air yang akan disalurkan kepada pelanggan. Karena jangan sampai, masyarakat membayar mahal, akan tetapi pelayanan terabaikan.

“Masyarakat tidak masalah (air naik,red). Karena itu merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi berikan masyarakat pelayanan yang terbaik. Dari pada beli air, Rp60 ribu per tandon.” pinta Arafah.

Dirinya juga meminta kenaikan tarif air tidak terlalu besar dan memberatkan masyarakat. Kenaikan bisa disesuaikan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Jangan sampai, naiknya tarif yang berlebihan malah membuat masyarakat berhenti berlangganan. Tentu, malah akan membuat PDAM kehilangan pelanggan. “Hitung juga kenaikannya,” katanya.

Terlepas dari itu, Arafah, juga berharap kepada PDAM dapat memanfaatkan semua potensi air bersih yang ada di Kutim. Sehingga, disaat kemarau, PDAM tidak kewalahan lagi dalam mendistribusikan air bersih. Salah satu yang direkomendasikannya ialah kawah di eks pertambangan batu bara KPC.

Kemudian, kedepannya air PDAM tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci  saja, akan tetapi sesuai dengan namanya yakni dapat diminum seperti halnya di daerah lain. Karena sangat disayangkan, banyaknya potensi yang ada di Kutim tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. “Juga kami harap, PDAM tidak hanya memberikan pelayanan di tempat khusus saja, akan tetapi disebar kepada semua masyarakat. Jadi semua masyarakat bisa merasakannya,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM, Aji Mirni Mawarni, mengaku mewacanakan kenaikan tarif air. Ada beberapa pertimbangan atas kebijakan tersebut. Pertama, karena saat ini tengah dilanda defisit. PDAM sudah tidak mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah. Sementara harga pokok produksi jauh lebih tinggi ndari harga jual. Seperti, pembelian obat air, BBM dan lainnya.Jika tidak dinaikkan, maka akan berpengaruh besar terhadap kelancaran air bersih.

Karena hal ini dianggap penting, untuk itu pihaknya menggelar diskusi panel kepada masyarakat dan semua tokoh agar permasalahan yang dihadapi PDAM dapat dicarikan solusi. Hasilnya, cukup memuaskan. Pasalnya, hampir semua pihak mendukung kanaikan tersebut. Dengan catatan, pelayanan lebih ditingkatkan dari sebelumnya.

“Untuk itu, ke depan kami akan perhatikan lagi masalah kualitas air. Sebenarnya, kualitas air sudah maksimal, akan tetapi pipa kami yang belum dibersihkan. Sehingga, pada saat tersalurkan ke masyarakat, air terlihat kotor. Tetapi, kami akan bersihkan secepatnya. Tidak hanya masalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas juga menjadi hal yang utama. Jadi tiga hal ini akan dikedepankan,” katanya.

Dirinya juga mengaku, dari 18 kecamatan, sudah 17 kecamatan yang mendapatkan pelayanan PDAM. Meskipun, baru di kota induknya. Hal ini lagi-lagi, diperlukan waktu dan tahapan untuk mewujudkan mimpi tersebut. “Jadi perlu bertahap. Tetapi itu semua akan diusahakan agar semua dapat menikmati air listrik,” katanya. (dy)