Tolak Politik Praktis Masuk Kampus, Mahasiswa Untag Gelar Aksi dan Pencopotan APK

SAMARINDA – Memasuki bulan politik, banyak kalangan yang menyuarakan penolakan politik praktis memasuki wilayah maupun organisasinya, tak terkecuali kalangan mahasiswa. Pasalnya, mereka menilai kawasan pendidikan harusnya terbebas dengan segala tindakan politik yang dimaksud.

Berlokasi tepat di depan kampus Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Samarinda, puluhan mahasiswa menggelar aksi penolakan tersebut, Senin (29/10) kemarin. Dalam kesempatan itu, mereka mempertanyakan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda dalam membendung dan mengawal para calon legislatif (caleg) agar tidak melakukan sesuatu di luar ketentuan yang telah ada. Hal ini disampaikan oleh koordinator lapangan (korlap) aksi, Andi Irwansyah Jayadi.

“Kampus yang harusnya steril dengan segala bentuk praktik politik praktis yang dimanfaatkan oleh parpol yang masuk ke dalam kampus. Ini adalah kecaman kami yang pertama, meminta kepada ketua Bawaslu dan KPU. Ketika mereka tidak mampu mensterilkan hal ini, jangan salahkan kami jika melakukan aksi lagi dengan membawa massa yang lebih banyak,” tegasnya.

DEMO: Aksi mahasiswa Untag yang diiringi pembakaran ban menyatakan menolak politik praktis memasuki area kampus serta kritikan terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah di Jalan Juanda, Senin (29/10) kemarin.(ISTIMEWA for METRO SAMARINDA)

Sebagai aksi nyata, pihaknya telah melakukan pencopotan alat peraga kampanye (APK) salah satu caleg yang dipasang tepat di depan universitas.

“Teman-teman baru saja melakukan pelepasan itu. Sesuai peraturan pemerintah daerah, kampus, wilayah publik, dan sarana pendidikan harus bebas dari segala politik praktis,” ujarnya.

Tak hanya penolakan terhadap politik praktis. Bertepatan dengan momentum hari Sumpah Pemuda, ia berkata, ini adalah aksi nasional yang juga menyoroti sembilan janji politik pemerintahan Jokowi yang tertuang dalam nawacita.

Selain itu, pihaknya juga mengkritisi kebijakan Pemprov Kaltim yang seolah acuh dengan korban eks tambang.

“Kami juga ingin menanggapi statement Pemprov Kaltim tentang tanggung jawabnya terhadap korban-korban tambang. Yang mana seperti yang dimuat di koran-koran, setelah banyaknya korban berjatuhan tidak ada bahasa empati dan kepedulian dari pemerintah kita sendiri,” pungkasnya. (*/dev)