BONTANGPOST.ID, Bontang – Pembayaran honor tenaga outsourcing di sejumlah SMA negeri Kota Bontang hingga kini belum sepenuhnya rampung. Meski pencairan mulai dilakukan, sebagian tenaga keamanan dan kebersihan baru menerima pembayaran untuk satu hingga tiga bulan dari total tunggakan empat bulan.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan dari para tenaga outsourcing karena nominal maupun jumlah bulan yang dibayarkan berbeda di setiap sekolah.
Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bontang, Suyanik, menjelaskan perbedaan pembayaran terjadi akibat perubahan mekanisme pendanaan setelah diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran.
Pada awal tahun, honor tenaga outsourcing masih dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa. Namun perusahaan hanya mampu menanggung pembayaran selama dua bulan. Setelah itu, pembayaran dialihkan kepada masing-masing sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Awalnya perusahaan outsourcing hanya mampu membayar dua bulan. Selanjutnya pembayaran tenaga kebersihan dan sekuriti dilakukan oleh sekolah menggunakan dana Bosda,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Menurut Suyanik, besaran honor yang diterima setiap tenaga outsourcing berbeda karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran Bosda di masing-masing sekolah.
Untuk tenaga keamanan, honor berkisar antara Rp4,1 juta hingga Rp4,2 juta per bulan. Sementara tenaga kebersihan menerima sekitar Rp3,75 juta hingga Rp3,8 juta per bulan.
“Angkanya memang disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah,” katanya.
Ia menjelaskan, kemampuan pembayaran setiap sekolah tidak sama karena besaran dana Bosda yang diterima bergantung pada jumlah peserta didik.
Akibatnya, pencairan honor juga berlangsung berbeda-beda. Hingga kini masih ada sekolah yang baru membayarkan honor bulan Maret, sedangkan sekolah lain sudah mampu membayarkan hingga tiga bulan.
Suyanik mengakui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah belum memiliki rincian pembayaran dari masing-masing sekolah karena data yang diterima masih bersifat global sesuai mekanisme pencairan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Meski demikian, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar sisa pembayaran honor tenaga outsourcing dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap seluruh kekurangan pembayaran bisa segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi tenaga outsourcing yang selama ini tetap menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (AK)
