Ibu Kota Baru Harus Rendah dari Risiko Bencana

JAKARTA – Beberapa lokasi telah dipertimbangkan untuk menjadi lokasi ibu kota Indonesia yang baru. Lokasi tersebut antara lain daerah di bagian timur sepanjang Sumatera, seluruh wilayah Kalimatan dan Sulawesi bagian selatan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, wilayah-wilayah tersebut dipertimbangkan karena relatif aman dari sisi kebencanaannya. Bagian timur Sumatera, Sulawesi bagian selatan dan Kalimantan mempunyai sejarah dan potensi bencana yang minim. Dalam hal ini, ibu kota baru nantinya harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi serta kebakaran hutan dan lahan gambut. “Sudah (diteliti risiko bencananya, Red), itu sementara daerah yang kami identifikasi dan lokasinya juga relatif ada di tengah,” kata Bambang usai konferensi pers rencana pemindahan ibu kota kemarin (30/4).

Kota yang akan dipilih nantinya adalah kota baru dan dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang. Kriteria lain ibu kota baru itu antara lain tersedia lahan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan yang luas. Kemudian, tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Selain itu, akses mobilitas dan logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan, harus terpenuhi. Layanan air minum, faktor keamanan, sanitasi, jaringan listrik dan komunikasi juga dipertimbangkan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan bergantung pada luas lahan yang diperlukan. Pemerintah mempunyai dua opsi. Pertama, melakukan pemindahan 195.550 ASN, sehingga total jumlah penduduk ibu kota baru akan menjadi 1,5 juta orang. Jumlah tersebut termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi. Untuk jumlah penduduk tersebut, maka pemerintah membutuhkan lahan seluas 40.000 hektare (ha) dan dana Rp 466 triliun.

Kedua, pemerintah dapat memindahkan 111.510 ASN saja. Jumlah ASN yang dipindahkan sedikit karena budaya digital dapat mengurangi kebutuhan ASN di ibu kota baru. Dengan berkurangnya jumlah ASN yang dipindahkan, maka kebutuhan lahan ibu kota baru nantinya 30.000 ha. Sementara kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota akan lebih rendah dari skenario pertama, yakni Rp 323 triliun.

Jangka waktu pemindahan ini dilakukan dalam dua opsi, yakni 5 tahun dan 10 tahun. Jika memungkinkan, proses pemindahannya akan dilakukan pada 2020 mendatang. Proses ini akan dipimpin oleh tim atau organisasi yang dibentuk khusus yang menangani proses pemindahan ibu kota.

Nantinya, menurut Bambang, ibu kota baru itu tidak akan seperti Jakarta yang diarahkan menjadi pusat bisnis. Sebab, ibu kota baru tersebut akan menjadi pusat pemerintahan, agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa. “Yang pasti akan ada status daerah khusus, seperti yang dinikmati DKI (Jakarta) sekarang,” ujar mantan menteri keuangan itu.

Pemindahan ibu kota ini dilakukan tidak hanya dengan mengandalkan anggaran pemerintah saja. Bambang menuturkan, ada kemungkinan 50:50 untuk pemenuhan dana pemindahan ibu kota. 50 persen anggaran negara, 50 persen dana dari swasta dan BUMN. Semakin besar peranan BUMN dan swasta dalam pembiayaan pemindahan ibu kota, maka akan semakin bagus. Sebab, anggaran negara bisa dihemat.

Pemindahan ibu kota ini tidak akan mengikutsertakan pemindahan institusi-institusi yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha. Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan institusi-institusi lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan permodalan masih akan tetap berada di Jakarta.

Jakarta sendiri dinilai tak cocok lagi menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, sehingga hanya bisa digunakan sebagai pusat bisnis. Pada 2017, jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar mencapai Rp 65 triliun. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar. Pada 2017, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berkontribusi sebesar 20,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara Pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen.

Setelah memindahkan ibu kota, pemerintah akan membangun kota-kota lain agar Indonesia mempunyai 10 kota metropolitan. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar serta Manado.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya masih harus melihat secara matang rencana pemindahan ibu kota. Setelah perencanaan matang, maka estimasi anggaran dan teknis pembiayaannya akan dapat dihitung secara lebih akurat. “Sementara untuk UU APBN 2020 kan sekarang ini sedang direncanakan. Bappenas, Menteri PUPR, sudah melihat dari pengalaman negara-negara lain di dunia, ada modus-modus atau cara-cara di dalam pembiayaan yang berbeda-beda,” urainya.

Menurutnya, perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 masih akan tetap berjalan pada Mei mendatang. Meski saat ini belum dapat dipastikan apakah anggaran pemindahan ibu kota akan dimasukkan ke dalam postur tersebut. “Bulan Mei ini juga kita sudah mulai akan membahas awal dengan dewan,” imbuhnya.

Asia Country Risk Service Manager The Economist Intelligence Unit (EIU) Anwita Basu menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo menginginkan agar ibu kota jauh dari risiko lingkungan. Sebab Jakarta telah mengalami penurunan permukaan tanah, penggunaan air tanah yang berlebihan dan sangat rawan banjir. Bangunan-bangunan di Jakarta pun banyak yang tidak dibangun secara berkelanjutan. Secara umum keputusan pemindahan ibu kota dapat dipahami sebagai langkah yang tepat, namun akan ada tantangan bagi pemerintah dalam jangka menengah.

“Untuk pengembangan dan keberlanjutan jangka panjang, masuk akal untuk memikirkan migrasi ibu kota ke provinsi lain: ini pada akhirnya dapat mengarah pada pengembangan jaringan dan pertumbuhan lokasi tersebut. Namun, dalam jangka menengah, kebutuhan infrastruktur saja akan tetap bermasalah dan karenanya akan menjadi sulit untuk melakukan transfer segera,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan pemindahan ibu kota ke luar Jawa dapat menjadi peluang tersendiri bagi perseroan. Lantaran akan semakin memperbanyak proyek ke BUMN karya. “Kita tunggu secara internal akan ada pembahasan tapi tunggu mekanisme selanjutnya,” ujarnya.

Meski demikian, saat ini PP memang masih belum memiliki banyak landbank di luar Jawa hanya sekitar 25 hektar. “Prioritas di Jawa. Tanah di luar Jawa di Kalimantan,  Lampung, tetapi tidak besar hanya bekas gudang,” urainya. Pihaknya berniat untuk menambah landbank di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Bali. Di Bali rencana penambahan landbank mencapai 400 hektar. (rin/vir/jpg)