BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa blak-blakan wilayah mana yang bakal ditunjuk sebagai pengganti ibu kota Jakarta. Kaltim memang berpeluang. Namun, Kalsel dan Kalteng masih dalam pertimbangan. Untuk memastikan kesiapan Kaltim secara langsung, Jokowi melakukan peninjauan ke Benua Etam kemarin (7/5).
Rombongan presiden terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung.
Setelah mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, mereka tiba pukul 13.58 Wita di lokasi peninjauan. Di Seksi 2 STA 35 + 800 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Melewati Kilometer 48, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).
Selama 28 menit Jokowi dan para menterinya berdiskusi. Sambil sesekali menunjuk selembar peta Kaltim dan secarik kertas peta kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja. Dalam perbincangan turut Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Bupati Kukar Edi Damansyah. “Ini visi besar yang sudah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soekarno,” kata Jokowi.
Kaltim, sebut dia, sudah diradarnya sejak lama. Bahkan masuk studi tim khusus pemindahan ibu kota negara sejak 1,5 tahun lalu. Menurut dia, setelah melihat langsung lokasi, Jokowi menyebut Kaltim menjadi kandidat kuat dipilih sebagai lokasi ibu kota negara. Khususnya di tempat di mana dirinya berdiri. Di antara Balikpapan dan Samarinda. “Saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,” sebutnya.
Dengan berada di tengah, ibu kota tak perlu lagi membangun bandara baru. Ada Bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Pun tak perlu repot membuat pelabuhan baru. Sehingga bisa menghemat anggaran penyediaan infrastruktur pendukung adanya ibu kota. “Tapi kan kajian tidak hanya urusan infrastruktur. Ada sosiologisnya. Kemudian kajian sosial politiknya. Ini yang perlu dipertajam,” tuturnya.
Selain itu, kajian lingkungan dan keperluan air jadi aspek penting. Termasuk kerawanan wilayah terhadap bencana alam. Seperti banjir dan gempa bumi. Jokowi belum bisa menyebut seberapa besar peluang Kaltim dinilai dari faktor-faktor yang dia beberkan tersebut.
“Semua masih harus dikalkulasi. Dihitung. Tapi semua yang saya sampaikan, saya bicara apa adanya. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Kaltim. Jalan tol pun tahun ini sudah jadi,” sebut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Setelah tinjauan ini, dirinya akan kembali menyerahkan kajian kepada tim khusus pemindahan ibu kota. Mengingat setelah mengunjungi Kaltim, Jokowi dan rombongan melakukan kegiatan serupa di Palangka Raya, Kalteng. “Jadi kami ingin ini (pemindahan ibu kota) sangat terencana dan matang. Sehingga saat memutuskan kondisinya betul-betul benar,” ucap Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain menjelaskan hasil diskusi dengan Jokowi lebih mengarah pada lokasi yang disiapkan Pemprov Kaltim untuk jadi ibu kota negara. Membahas kondisi topografi. Baik kelerengan maupun kontur wilayah yang ditetapkan. “Sudah kami perlihatkan beliau (Jokowi) detail petanya. Termasuk jarak ibu kota dengan pantai. Di mana dari titik kita berdiri ini (Tahura Bukit Soeharto) ke pantai itu 15 kilometer,” ujar Zain.
Menggunakan lahan Tahura Bukit Soeharto memang kuat untuk disediakan sebagai ibu kota. Apalagi telah mendapat dorongan dari Gubernur Kaltim Isran Noor. Namun Zairin juga menyebut opsi lain. Yang tak menyentuh Bukit Soeharto. Yakni di wilayah timur dengan luas lahan yang tersedia 18 ribu hektare dan sebelah barat tahura dengan luas yang tersedia 68 ribu hektare.
“Dan menurut Bappenas, masih bisa dikembangkan jika memang positif (Kaltim jadi ibu kota). Dan sebisa mungkin dihindari menyentuh Bukit Soeharto. Meski lihat sendiri kondisi tahura di sini sudah tak lagi hutan. Bahkan masuk sawit liar,” katanya.
Zairin menggambarkan, dengan plot yang disiapkan pada sisi barat tahura, ibu kota akan berada di dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kukar. Sementara jika dipilih di sisi timur, Amborawang, Kecamatan Samboja yang akan menjadi calon ibu kota. “Dari dua lokasi, Bukit Soeharto berada di tengah. Untuk awal, tim perlu 5–10 ribu hektare,” sebutnya.
Dia juga yakin apa yang diminta Jokowi soal keperluan air baku bakal bisa dipenuhi. Dari lokasi yang disiapkan, sejumlah sungai dianggap mampu menyediakannya. Seperti sungai Samboja dan Sangasanga. Juga dari sejumlah danau di sekitar Kukar. “Yang pasti Presiden sudah melihat posisi Kaltim seperti apa,” tukasnya.
Terpisah, anggota DPR RI dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian menyebut peluang Kaltim dipilih sebagai ibu kota negara cukup besar. Dengan kontur tanah di Kalteng yang gambut maka tak cocok untuk pembangunan berskala besar. “Secara sosial pun, masyarakat Kaltim lebih siap menjadi motor pembangunan untuk masa depan Indonesia,” ujar Hetifah.
Dirinya pun sudah berbicara dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato untuk siap mengawal pembahasan pemindahan ibu kota ke Kaltim melalui komisinya. Apalagi mulai hari ini (7/5), wakil rakyat di Senayan memasuki masa sidang. Disusul agenda pembahasan masing-masing komisi. “Besok (hari ini) saya akan bicara di paripurna. Usul agar (pemindahan ibu kota) masuk agenda rapat,” kata wakil ketua X DPR RI itu.
Lobi-lobi politik disebut akan dilakukan dengan kuat oleh wakil rakyat dari Kaltim agar bisa memperjuangkan usulan Kaltim bisa jadi ibu kota. Terutama ke Komisi II DPR RI yang membidangi urusan keuangan dan Komisi V yang membidangi infrastruktur. “Akan kami berikan argumen dan fakta bagaimana kekuatan dan kesiapan Kaltim menjadi ibu kota,” kata Hetifah.
Adapun Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menambahkan, Jokowi disebutnya puas melihat kesiapan Kaltim sebagai calon ibu kota negara. “Dari berbagai aspek, Kaltim sangat memungkinkan menjadi lokasi ibu kota yang baru. Nanti kita kaji kembali bersama,” ucapnya.
Menurut dia, dalam kunjungannya ke ke Kaltim, Jokowi berpesan agar warga Kaltim dan Balikpapan khususnya terus menjaga kondusivitas. Sehingga pemerintah bisa fokus membangun daerah.
Diwartakan sebelumnya, kandidat ibu kota baru sudah dipastikan berada di luar Jawa. Pilihannya mengerucut pada empat provinsi di jantung Indonesia. Yakni, Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Sulawesi Barat (Sulbar). Masing-masing tampak memiliki keunggulan yang menjadikannya layak sebagai ibu kota baru.
Keempat provinsi itu dianggap paling sesuai dengan visi pemerataan pembangunan yang diminta Presiden Joko Widodo. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya berfokus pada masalah pemindahan ibu kota. Namun, juga menangani persoalan pemerataan pembangunan.
Karena itu, idenya adalah merancang kota yang tidak akan menyaingi Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan. “Jadi nanti BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) misalkan, tetap akan berlokasi di Jakarta,” terangnya. Pusat pemerintahan cukup menjadi rumah bagi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kedutaan besar negara sahabat.
Awalnya, ada tiga alternatif usulan. Pertama, membuat distrik pemerintahan yang terkonsentrasi di Istana, Monumen Nasional, dan sekitarnya. Kedua, memindahkan ibu kota ke wilayah dekat Jakarta. Seperti halnya Putrajaya di Malaysia dan calon ibu kota Mesir yang baru di dekat Kairo. Alternatif ketiga lebih ekstrem, yakni memindahkan ibu kota ke tempat baru.
Dari situ, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak hanya memindah ibu kota, namun juga bicara pembangunan wilayah Indonesia. Dari situlah diputuskan mengambil alternatif ketiga demi mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. (rdh/rom/k16/kpg)
5 Negara yang Berhasil Memindahkan/Memisahkan Ibu Kota
Negara | Jenis Pemindahan/Pemisahan |
Amerika Serikat | Washington DC sebagai ibu kota pemerintahan, New York ibu kota bisnis |
Kanada | Ottawa sebagai ibu kota pemerintahan, Toronto ibu kota bisnis |
Brasil | Ibu kota pindah dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Rio tetap sebagai ibu kota bisnis |
Myanmar | Ibu kota pindah dari Yangon ke Naypyidaw |
Nigeria | Ibu kota pindah dari Lagos ke Abuja. Lagos tetap sebagai ibu kota bisnis |
5 Negara yang Gagal/Kurang Berhasil Memindahkan/Memisahkan Ibu Kota
Negara | Jenis Pemindahan/Pemisahan |
Sri Lanka | Parlemen di Sri Jayawardenapura Kotte, Pemerintah di Kolombo |
Filipina | Ibu kota pindah dari Quezon City ke Manila |
Tanzania | Ibu kota pindah dari Dar Es Salaam ke Dodoma |
Pantai Gading | Ibu kota pindah dari Abidjan ke Yamoussoukro |
Malawi | Ibu kota pindah dari Zomba ke Lilongwe |
Mikronesia | Ibu kota pindah dari Kolonia ke Palikir |
Sumber: Kajian Nawa Cipta 2018 untuk Bappenas
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Discussion about this post