BONTANG – Dalam peringatan May Day atau hari buruh se-dunia di Bontang, serikat pekerja menyuarakan pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau upah buruh. Seperti yang disampaikan Ketua Serikat Pekerja KNE, M Silalahi dalam orasinya di Stadion Bessai Berinta, Rabu (1/5/2019). Dirinya menyebut PP ini dianggap merugikan bagi buruh maupun karyawan.
Adanya PP tersebut pun membuat fungsi dan manfaat dewan pengupahan kota tidak ada lagi terhadap kebutuhan hidup layak (KHL). Melalui KHL, mereka menginginkan marwah buruh dapat sejahtera dan terakomodir.
“Selama ini KHL sama seluruh Indonesia. Biaya hidup Bontang dengan Surabaya begitu jauh, tapi KHL sama. Ini namanya diskriminasi,” begitu yang dilontarkan M Silalahi.
Dia mengajak para buruh maupun pekerja untuk terap bersatu memperjuangkan haknya. Terlebih pencabutan PP yang selama ini dianggap merugikan karyawan serta pekerja lainnya. “Mari bersatu untuk amputasi (PP 78 tahun 2015, Red). Merdeka,” tutupnya.
Hal ini menyusul adanya rencana Presiden Jokowi untuk melakukan revisi peraturan tersebut beberapa waktu lalu. Peringatan May Day ini merupakan kerjasama Dinas Ketenagakerjaan bersama 19 serikat pekerja yang ada di Kota Taman. Aksi mereka tidak dilakukan di jalanan. Melainkan melakukan orasi di Lapangan Lang-Lang.
Tidak hanya itu, sebagai rangkaian May Day, juga dilaksanakan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya. Seperti donor darah, jalan santai, gowes sepeda, dan talk show. (mam)
