SANGATTA – Bersamaan dengan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 10 Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) ikut mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Ada dua tuntutan utama mereka. Pertama, meminta kejelasan status TK2D saat ini. Apakah masuk dalam golongan buruh atau tidak. Jika masuk dalam buruh, maka mereka wajib mendapatkan hak yang sama. Yakni gaji setingkat UMR.
Ataukah, TK2D Masuk dalam kategori ASN. Meskipun begitu, mereka tak lepas dari upah laik. Yakni setingkat UMK.
“Tuntutanya kami minta kejelasan status TK2D. Apakah dianggap buruh atau apa. Kalau dianggap buruh, harusnya gaji mengikuti UMR. Kalau tak dianggap buruh, berarti masuk ASN dong. Nah kalo ASN, maka harus mengikuti UMK,” ujar Ketua Forum TK2D Kutim, Mursalim.
Jika tak dikabulkan, mereka kembali menawarkan alternatif yakni menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Aparatur Negeri Sipil (ASN).
“Minta di perjuangkan P3K ASN yang lagi digodok di pusat melalui DPRI RI setelah pilgub. Dua itulah tuntutan yang kami sampaikan,” katanya.
Di momen inilah pihaknya bisa menyampaikan aspirasi. Karena merupakan hari buruh. Karena dalam benaknya, TK2D merupakan bagian dari buruh.
“Legislatif merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi. Merekalah tempat agar dapat memperjuangkan kami. Tentunya harapan besar, dua permohonan kami dapat dikabulkan,” katanya.
Herlang Mappatiti salah seorang anggota DPRD Kutim, menyambut baik permintaan tersebut. Katanya, aduan ini merupakan kali yang kesekian. Keluhan ini pula sudah disampaikannya secara langsung kepada Presiden. Bahkan pengangkatan sebagai PNS. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti acara Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ( ADKASI) di Jakarta, Maret lalu.
“Salah satu aspirasi kami perwakilan Kutai Timur adalah merekomendasikan pengangkatan pegawai TK2D untuk jadi pegawai negeri. Itu yang kami sampaikan ke pak Presiden,” ujar Herlang.
Dirinya berharap apa yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud. Sehingga kesejahteraan TK2D bisa lebih terjamin saat diangkat menjadi pegawai negeri.
“Itu ihtiar kita bersama. Terlebih bagi mereka yang sudah lama mengabdi untuk bangsa,” katanya. (dy)
