SANGATTA – Rencana pembangunan jembatan Sangatta 2 yang menghubungkan Sangatta Utara ke Sangatta menemui jalan terjal. Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) ogah mengukur kawasan Sangatta Selatan.
Mereka ragu terkait legalitas tanah tersebut. Apakah sudah masuk enclave atau masih dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK).
“Kalau di Sangatta Utara sudah diukur. Tidak ada masalah. Sudah didata. Yang di Sangatta Selatan BPN tidak mau,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim, Aswandini Eka Tirta.
Memang katanya, kawasan tersebut diakui masuk enclave. Akan tetapi tak cukup dengan kata. BPN membutuhkan bukti.
“BPN tidak mau sama sekali. Karena mau memastikan masuk enclave atau tidak. Mereka minta kepastian. Makanya masi Surati juga TNK. Yang mau dibangun jembatan itu masuk enclave atau tidak,” katanya.
Kalau pun sudah dienclave, enclavenya ditujukan kepada siapa. Apakah ke masyarakat atau pemerintah. Hal ini pula perlu dipertegas.
” Enclavenya ke Pemda atau ke warga. Kalau ke warga maka harus ganti rugi tanah dan bangunan. Kalau ke Pemda, hanya ganti bangunan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Ismunandar mengaku jika tanah di kawasan pembangunan jembatan sudah masuk dalam enclave.
“Setahu saya sudah (enclave). Jangan sampai yang sedikit itu membatalkan. Suratnya (kepastian) disusuri lagi. Pastikan penegasan batas,” pinta Ismu.
Katanya, semua tak masalah. Hanya permasalahan kecil. Semua dapat diatasi. Pastinya, pembangunan jembatan Sangatta 2 akan segera dibangun.
“Jadi tidak ada masalah. Kami sudah minta untuk mengurus masalah ini. Karena warga sudah minta secepatnya dipancang,” katanya.
Timbulnya isu jembatan setelah Camat Sangatta Selatan, Hasdiah kembali mengungkitnya. Katanya, warga meminta secepatnya dibangun jembatan. Pasalnya, jika banjir, warga tak dapat kemana-mana.
“Kami minta percepatan jembatan. Karena kalau banjir, kita tidak bisa kemana-mana. Kita terisolir. Mau ke Sangatta Utara tidak bisa. Karena semua banjir. Mau lewat Kampung Kajang banjir, lewat Patung Burung banjir,” keluhnya. (dy)
