JAKARTA – Belum maksimalnya skema penjeraan bagi pelaku korupsi membuat KPK gerah. Lembaga antirasuah itu pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk mematangkan instrumen penjara super maximum security bagi narapidana (napi) koruptor kelas kakap yang terbukti merugikan keuangan negara skala besar.
Ketua KPK Agus Rajardjo menyebut pengembalian kerugian keuangan negara mestinya menjadi prioritas pemidanaan pelaku korupsi. Atas dasar itu, pihaknya meminta Ditjenpas segera menyiapkan space penjara super maximum security. ”Harapannya dia (napi korupsi kakap) sadar, dan mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi,” ujarnya, kemarin (30/4).
Untuk diketahui, Ditjenpas mempercepat implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35/2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Lewat aturan itu, pembinaan narapidana di lapas akan diklasifikasikan ke dalam berbagai kelas. Yakni, super maximum security, maximum security, medium security, dan minimum security.
Di tahap awal, Lapas Nusakambangan bakal dijadikan pilot project pengklasifikasian dan revitalisasi itu. Diharapkan negara lebih mudah melakukan antisipasi gangguan keamanan di unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan. Selain itu, birokrasi menjadi lebih cepat, tepat, dan menuju zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Agus mengaku telah mengunjungi penjara super maximum di Nusakambangan beberapa waktu lalu. Dia menyebut napi yang ditempatkan di penjara itu tidak mendapat akses berkomunikasi dengan pihak luar. Termasuk, dengan petugas lapas. ”Petugas hanya memonitor ruangan, sama sekali tidak berhubungan dengan napi,” paparnya.
Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami untuk memastikan pengawasan di penjara super maximum itu, pihaknya tengah mengintegrasikan kamera pengawas di kompleks penjara bisa dimonitor di kantor ditjenpas dan KPK. Dia menargetkan tahun ini integrasi itu bisa terealisasi. Sehingga, napi korupsi kelas kakap bisa ditempatkan di penjara itu.
”Semua napi sebenarnya bisa ditempatkan di lapas super maximum, tapi tentu ada kriteria tertentu,” terangnya di gedung KPK. Kriteria untuk menentukan napi mana yang layak mendekam di penjara itu saat ini terus dimatangkan dengan pihak terkait. Bukan hanya KPK, tapi juga para ahli hukum dan pihak lain yang memiliki kewenangan.
Penempatan napi di penjara super maximum hanya bersifat sementara. Artinya, ketika napi tersebut sudah mau mengembalikan keuangan negara, secara bertahap akan ditempatkan ke penjara kelas dibawahnya. Mulai dari maximum, medium hingga yang paling bawah kelas minimum. (tyo/jpg)
