Bontangpost.id
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Sabtu, 4 Februari 2023
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
Bontangpost.id
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Bontangpost.id
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Home Nasional

Imbas OTT KPK, Proyek Tahun Jamak Diminta Diaudit

Reporter: M Zulfikar Akbar
Rabu, 23 Oktober 2019, 12:00 WITA
dalam Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
Proyek jalan poros Samarinda - Bontang yang masih dalam pengerjaan. (prokal)

Proyek jalan poros Samarinda - Bontang yang masih dalam pengerjaan. (prokal)

Scan MeShare on FacebookShare on Twitter

BALIKPAPAN–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta mengaudit proyek-proyek tahun jamak di Kaltim dan Kaltara. Desakan itu muncul setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek jalan nasional di Kaltim pada Selasa (15/10).

Perkara itu menyeret Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere. Lalu Andi Tejo Sukmono (ATS ) selaku pejabat pembuat komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan. Serta Hartoyo, direktur PT Harlis Tata Tahta (HTT) yang memenangkan lelang peningkatan jalan senilai Rp 155,5 miliar.

Usulan audit itu disampaikan pengamat jasa konstruksi Universitas Balikpapan Rahmat Rusli. Dia menyebut, audit tersebut bisa dilakukan terhadap proyek tahun jamak dengan anggaran yang cukup besar. Sama halnya dengan proyek preservasi rekonstruksi jalan senilai Rp 155,5 miliar yang terjaring OTT KPK pekan lalu. Kepala BPJN Wilayah XII Balikpapan dan PPK diduga tersandung suap paket pemeliharaan jalan SP 3 Lempake-SP 3 Sambera-Santan-Bontang-Sangatta untuk dimenangkan PT Harlis Tata Tahta (PT HTT).

Baca Juga:  Gagal Segel Kantor PDIP, ICW: Bukti UU Baru Persulit Kinerja KPK

“Audit penuh bisa dilakukan. Mulai perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan proyek. Termasuk monitoring dan sebagainya,” kata dia saat ditemui Kaltim Post (induk Bontangpost.id) di ruangannya, Senin (21/10/2019). Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Uniba ini melanjutkan, audit terhadap proyek tahun jamak itu bergantung dari kebijakan atau regulasi dari Kementerian PUPR. Sebab, untuk melakukan audit terhadap proyek besar di Kaltim dan Kaltara yang menjadi wilayah kerja BPJN Wilayah XII Balikpapan memerlukan biaya yang relatif besar.

Termasuk personel yang dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. “Tapi bisa didahulukan terhadap proyek yang dinilai strategis bagi negara. Yang dikhawatirkan terjadi penyimpangan,” terang pria berkacamata itu. Rahmat menerangkan, ada beberapa modus yang biasa dilakukan pada dugaan korupsi infrastruktur di Kaltim. Di antaranya, mengerahkan jasa organisasi kemasyarakatan untuk menekan lembaga pemerintah agar dapat memenangkan lelang proyek.

Lalu menggunakan perusahaan tertentu untuk ikut dalam lelang pemerintah. Kemudian setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, proyek tersebut dijual kepada perusahaan lain. Layaknya makelar. Modus terakhir, berkompromi dengan penyedia proyek untuk menekan harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai dasar harga terendah dalam lelang proyek tersebut.

Baca Juga:  Hakim MK Patrialis Akbar Dikabarkan Diciduk KPK

Akibatnya, biaya proyek dipangkas dan mengurangi spesifikasi pekerjaan agar pihak ketiga bisa mendapatkan keuntungan. “Ketiga modus itu yang perlu diantisipasi saat ini. Jika itu terjadi, sebagai rakyat, kita yang dirugikan. Umur jalan bisa bertahan 20 tahun. Karena ada perbedaan volume yang ditetapkan, menjadi lebih cepat rusak,” ucap dia. Menurutnya, KPK pun telah memiliki metode pencegahan korupsi jasa konstruksi ini. Jadi, tidak ada lagi “titipan” untuk memenangkan kontraktor tertentu. Dengan melakukan verifikasi saat lelang untuk mencegah kontraktor yang mencari keuntungan dengan mengurangi volume pekerjaan.

“Kalau di bidang konstruksi salah metode dan perencanaan, bisa seribu orang yang mati,” kelakarnya.

Sementara itu, Kementerian PUPR masih belum menjelaskan perihal kelanjutan proyek yang tersandung OTT KPK tersebut. Termasuk dengan proyek lain yang ditangani BPJN Wilayah XII di Kaltim dan Kaltara. Saat dikonfirmasi kemarin, Kepala Biro Komunikasi Publik Setjen Kementerian PUPR menyebut keputusan menunggu pelantikan menteri PUPR yang akan dilantik Presiden Joko Widodo untuk Kabinet Kerja Jilid II mendatang.

Baca Juga:  51 Persen Publik Tak Puas dengan KPK

“Kami mesti menyiapkan untuk pelantikan ya. Kan kami enggak tahu, siapa menterinya. Jadi harus ada prepare,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin. Menurut pria berkacamata itu, kasus yang menimpa pejabat BPJN Wilayah XII Balikpapan merupakan musibah bagi Kementerian PUPR. Karena itu, pihaknya akan mengevaluasi internal Kementerian PUPR agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Ini musibah bagi kami. Karena itu, setelah ada pengumuman (menteri PUPR) baru saya respons ya,” janji dia. (kip/riz/k16/prokal)

Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News

Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:


Saksikan video menarik berikut ini:

Tags: kemenpuprKPKott kpk
PindaiBagikan35Tweet22Kirim

Dapatkan informasi terbaru langsung di perangkat anda. Langganan sekarang!

Berhenti Berlangganan

Related Posts

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Sepanjang 2022, KPK Telah Tetapkan 149 Tersangka

Rabu, 28 Desember 2022, 09:00 WITA
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Begini Respons KPK Soal Pernyataan Luhut yang Sebut OTT Buat Negeri Ini Jelek

Rabu, 21 Desember 2022, 15:30 WITA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ( Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara)

Luhut Sebut OTT KPK Buat Negeri Jelek, Ungkap Keunggulan Digitalisasi

Rabu, 21 Desember 2022, 09:46 WITA
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Wakil Ketua DPRD Jatim Tersangka, Terima Fee Rp 5 Miliar

Jumat, 16 Desember 2022, 11:23 WITA
Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

OTT di Surabaya, KPK Amankan Pimpinan DPRD Jatim

Kamis, 15 Desember 2022, 11:00 WITA
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata

KPK Duga Beberapa Universitas Ada Tawar Menawar Kursi Maba

Selasa, 13 Desember 2022, 20:22 WITA
Postingan Selanjutnya
Kapolres Bontang, AKBP Siswanto Mukti (kiri) meyematkan pita kepada petugas yang berrtugas dalam Operasi Zebra. (Zaenul/Bontangpost.id)

Perhatikan Aturan Berkendara, Operasi Zebra Digelar 14 Hari

Komentar Anda

  • Terpopuler
  • Komentar
  • Terbaru
Ilustrasi

500 KK di Bontang Terdata Penerima Bantuan Pangan Nontunai

Senin, 30 Januari 2023, 11:10 WITA
Masih banyak pelaku UMKM yang tak mengambil bantuan langsung tunai

900 Pelaku UMKM di Bontang Belum Ambil BLT

Senin, 30 Januari 2023, 11:56 WITA
Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya (Yulianti Basri/bontangpost.id)

Hoaks Penculikan Anak di Sekolah, Kapolres Imbau Tetap Waspada

Selasa, 31 Januari 2023, 14:32 WITA
Dua Spesialis Pencuri Tabung Gas Dibekuk, Masih di Bawah Umur 1

Dua Spesialis Pencuri Tabung Gas Dibekuk, Masih di Bawah Umur

Senin, 30 Januari 2023, 08:53 WITA
Tahun ini pembangunan turap berada di dua kelurahan yakni Gunung Elai dan Api-Api

Penurapan Sungai Sepanjang 580 Meter di Dua Kelurahan Butuh Rp 28,2 Miliar

Kamis, 2 Februari 2023, 12:00 WITA
Trotoar Jalan Ahmad Yani diperbaiki tahun ini

Trotoar Rusak di Jalan Ahmad Yani Diperbaiki Tahun Ini

Sabtu, 4 Februari 2023, 13:48 WITA
Pindang bandeng asam manis

Resep Pindang Bandeng Kuah Asam Manis, Cocok Menemani Akhir Pekan

Sabtu, 4 Februari 2023, 12:26 WITA
Deretan rumah di kawasan Pantai Harapan akan ditata ulang agar kondisi lingkungan menjadi lebih rapi.

Permukiman Kumuh di Prakla Bakal Ditata, Masterplan dan DED Butuh 1,5 Miliar

Sabtu, 4 Februari 2023, 11:29 WITA
Tiga Instansi Kurang Bertaji Usut Kasus IUP Palsu 2

Tiga Instansi Kurang Bertaji Usut Kasus IUP Palsu

Sabtu, 4 Februari 2023, 10:05 WITA
SDN 011 Gusung Belum Punya Ruang Guru 3

SDN 011 Gusung Belum Punya Ruang Guru

Sabtu, 4 Februari 2023, 08:24 WITA
  • Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak
Iklan dan Marketing: (0548)20545

© 2019 Bontangpost.id. All Rights Reserved.
Developed by Vision Web Development

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE

© 2019 Bontangpost.id. All Rights Reserved.
Developed by Vision Web Development