Imbas OTT KPK, Proyek Tahun Jamak Diminta Diaudit

BALIKPAPAN–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta mengaudit proyek-proyek tahun jamak di Kaltim dan Kaltara. Desakan itu muncul setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek jalan nasional di Kaltim pada Selasa (15/10).

Perkara itu menyeret Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere. Lalu Andi Tejo Sukmono (ATS ) selaku pejabat pembuat komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan. Serta Hartoyo, direktur PT Harlis Tata Tahta (HTT) yang memenangkan lelang peningkatan jalan senilai Rp 155,5 miliar.

Usulan audit itu disampaikan pengamat jasa konstruksi Universitas Balikpapan Rahmat Rusli. Dia menyebut, audit tersebut bisa dilakukan terhadap proyek tahun jamak dengan anggaran yang cukup besar. Sama halnya dengan proyek preservasi rekonstruksi jalan senilai Rp 155,5 miliar yang terjaring OTT KPK pekan lalu. Kepala BPJN Wilayah XII Balikpapan dan PPK diduga tersandung suap paket pemeliharaan jalan SP 3 Lempake-SP 3 Sambera-Santan-Bontang-Sangatta untuk dimenangkan PT Harlis Tata Tahta (PT HTT).

“Audit penuh bisa dilakukan. Mulai perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan proyek. Termasuk monitoring dan sebagainya,” kata dia saat ditemui Kaltim Post (induk Bontangpost.id) di ruangannya, Senin (21/10/2019). Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Uniba ini melanjutkan, audit terhadap proyek tahun jamak itu bergantung dari kebijakan atau regulasi dari Kementerian PUPR. Sebab, untuk melakukan audit terhadap proyek besar di Kaltim dan Kaltara yang menjadi wilayah kerja BPJN Wilayah XII Balikpapan memerlukan biaya yang relatif besar.

Termasuk personel yang dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. “Tapi bisa didahulukan terhadap proyek yang dinilai strategis bagi negara. Yang dikhawatirkan terjadi penyimpangan,” terang pria berkacamata itu. Rahmat menerangkan, ada beberapa modus yang biasa dilakukan pada dugaan korupsi infrastruktur di Kaltim. Di antaranya, mengerahkan jasa organisasi kemasyarakatan untuk menekan lembaga pemerintah agar dapat memenangkan lelang proyek.

Lalu menggunakan perusahaan tertentu untuk ikut dalam lelang pemerintah. Kemudian setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, proyek tersebut dijual kepada perusahaan lain. Layaknya makelar. Modus terakhir, berkompromi dengan penyedia proyek untuk menekan harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai dasar harga terendah dalam lelang proyek tersebut.

Akibatnya, biaya proyek dipangkas dan mengurangi spesifikasi pekerjaan agar pihak ketiga bisa mendapatkan keuntungan. “Ketiga modus itu yang perlu diantisipasi saat ini. Jika itu terjadi, sebagai rakyat, kita yang dirugikan. Umur jalan bisa bertahan 20 tahun. Karena ada perbedaan volume yang ditetapkan, menjadi lebih cepat rusak,” ucap dia. Menurutnya, KPK pun telah memiliki metode pencegahan korupsi jasa konstruksi ini. Jadi, tidak ada lagi “titipan” untuk memenangkan kontraktor tertentu. Dengan melakukan verifikasi saat lelang untuk mencegah kontraktor yang mencari keuntungan dengan mengurangi volume pekerjaan.

“Kalau di bidang konstruksi salah metode dan perencanaan, bisa seribu orang yang mati,” kelakarnya.

Sementara itu, Kementerian PUPR masih belum menjelaskan perihal kelanjutan proyek yang tersandung OTT KPK tersebut. Termasuk dengan proyek lain yang ditangani BPJN Wilayah XII di Kaltim dan Kaltara. Saat dikonfirmasi kemarin, Kepala Biro Komunikasi Publik Setjen Kementerian PUPR menyebut keputusan menunggu pelantikan menteri PUPR yang akan dilantik Presiden Joko Widodo untuk Kabinet Kerja Jilid II mendatang.