bontangpost.id – Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ada ancaman sanksi dari FIFA yang bisa diterima Indonesia menyusul pembatalan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Yang terberat, Indonesia bisa dilarang ikut semua kompetisi internasional.
Karena itu, lanjut pria yang juga menteri BUMN tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya untuk kembali membuka pembicaraan dengan FIFA. Itu agar Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar federasi sepak bola internasional tersebut. “Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA,” ungkap Erick setelah menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
FIFA mencabut jatah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang seharusnya berlangsung 20 Mei–11 Juni mendatang. Dalam pengumuman resminya, organisasi yang dipimpin Gianni Infantino itu menyebut “kondisi terkini” di Indonesia sebagai alasan utama.
Tanda-tanda pembatalan tersebut sudah lebih dulu kentara ketika FIFA membatalkan drawing yang seharusnya dihelat di Bali kemarin. Pembatalan drawing itu diumumkan tak lama setelah Gubernur Bali I Wayan Koster mengirim surat ke menteri pemuda dan olahraga yang intinya menolak timnas Israel bermain di provinsi yang dia pimpin.
Padahal, bersama lima gubernur lain yang stadion di wilayahnya dicalonkan sebagai venue, Koster ikut meneken government guarantee yang menyatakan kesanggupan turut menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20. Setidaknya ada 11 kelompok/perorangan lain yang menyuarakan penolakan terhadap timnas Israel, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan PDIP, partai tempat Koster dan Ganjar bernaung.
Erick mengaku membawa surat dari FIFA terkait keputusan pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia yang diserahkan ke Presiden Jokowi. Setelah menerima surat tersebut, lanjut mantan presiden klub Italia Inter Milan itu, Jokowi menginstruksikan dua hal kepada PSSI yang dia nakhodai. Pertama, membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia. Kedua, segera membuka pembicaraan kembali dengan FIFA.
Instruksi pembuatan peta biru juga pernah disampaikan Jokowi saat kali pertama Erick menjabat ketua umum PSSI. Erick menambahkan, kepala negara tidak ingin Indonesia dikucilkan dari ekosistem persepakbolaan dunia. Karena itulah, dia segera diminta menemui FIFA. ’’Saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi,’’ ucapnya.
Erick mengatakan bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Dia memerinci, sanksi terberat yang mungkin diterima Indonesia adalah tidak bisa terlibat dalam kompetisi internasional. Hal itu pernah diterima Indonesia pada 2015 karena pemerintah dianggap melakukan intervensi. ’’Dengan segala keberatan yang disampaikan, FIFA melihat ini sebagai sebuah intervensi,” ujarnya.
Maksud Erick adalah penolakan berbagai elemen masyarakat terhadap timnas Israel. “Dalam host contract sebagai negara dan host city contract, salah satunya menjamin keamanan,” jelasnya.
Erick pun siap untuk kembali memenuhi undangan FIFA setelah FIFA mengadakan rapat FIFA Council dalam beberapa waktu ke depan. Dia juga mendapat informasi bahwa Jokowi akan mengundang timnas U-20 ke Istana dalam waktu dekat.
Lalu, apakah pencoretan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U-20 karena tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang? Erick tak menjawab dengan pasti. Dia hanya menyatakan harus ada standardisasi manajemen pertandingan dan lapangan.
Ketika ditanyakan apakah ada kemungkinan ikut bidding Piala Dunia 2034, Erick memilih untuk membenahi kondisi sekarang. Sebab, Piala Dunia 2034 belum jadi prioritas.
Dihubungi terpisah, football lawyer atau praktisi hukum sepak bola Tigorshalom Boboy menambahkan, sanksi FIFA untuk Indonesia sangat mungkin terjadi. Sebab, dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023, ada wanprestasi yang dilakukan PSSI.
“Yang lebih berat adalah jika apa yang dilakukan Indonesia dianggap sebagai pelanggaran Statuta FIFA. Khususnya masalah diskriminasi dan ketaatan terhadap seluruh aturan yang ada di FIFA,” ujar Tigor kepada Jawa Pos (grup bontangpost.id) melalui pesan singkat.
Ada dua aturan yang mungkin bisa menjerat Indonesia. ’’Yaitu, Statuta FIFA dan Kode Disiplin FIAF,’’ imbuh mantan chief competition officer PT Liga Indonesia Baru (LIB) tersebut.
Terkait potensi sanksi, Tigor menyebut opsi paling buruk adalah Indonesia kembali di-banned FIFA. Tapi, mantan licensing manager PSSI itu belum bisa berspekulasi mengenai dasar pertimbangan bila keputusan tersebut diambil FIFA.
“Dari perspektif lex sportiva, sangat jelas hubungan antara negara anggota FIFA dan FIFA. Termasuk kewajiban untuk menjalankan tanpa terkecuali. Jadi, kalau ada pelanggaran, konsekuensinya pasti sanksi dengan melihat jenis dan tingkat pelanggaran,” jelasnya.
