BONTANG – Lurah Berbas Pantai harus mengajukan lahan yang bersih dan tidak bermasalah untuk pembangunan Kantor Lurah Berbas Pantai. Pasalnya, dua lahan yang sebelumnya diajukan ternyata merupakan lahan sengketa. Sehingga rencana pembangunan kantor lurah kembali tertunda untuk sementara waktu.
Lurah Berbas Pantai Rendhy Maulia mengatakan, pihaknya sudah sempat mengusulkan lahan untuk dibangunkan kantor lurah. Namun ternyata lahan tersebut bermasalah. Sehingga rencana pembangunan belum bisa dilaksanakan dan tertunda untuk sementara waktu.
“Kami memang harus cari lahan baru, karena lahan yang sempat diusulkan masih bermasalah,” jelas Rendy saat ditemui di lokasi sidak Komisi III DPRD Bontang di Masjid As-Salam Berbas Pantai, Selasa (16/10) kemarin.
Untuk mencari lahan baru, Rendy hendak mengusulkan lahan kantor yang saat ini disewa Pemkot Bontang. Mengingat lahan tersebut cukup luas dan strategis untuk dibangun menjadi kantor lurah.
“Tetapi memang harus melakukan pengusulan dulu ke wali kota dan DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bontang Nursalam mengatakan lahan yang awalnya akan dibangun itu berstatus sengketa, maka tidak bisa dilanjutkan. Kedua, lahan yang kembali diusulkan milik Haji Adam ternyata juga bermasalah.
“Kami tidak mungkin membeli sesuatu yang tidak memiliki legalitas,” ungkapnya.
Makanya, Salam menyatakan masih menunggu usulan dari Camat Bontang Selatan dan Lurah Berbas Pantai terkait lahan yang akan dibebaskan Pemkot Bontang untuk pembangunan kantor lurah.
“Mereka harus mencari lahan yang tidak bermasalah dengan masyarakat dan tidak rawan gugatan. Karena lahan sebelumnya pun awalnya sudah hendak dibangun, tetapi kemudian digugat oleh ahli warisnya,” beber dia.
Terkait lahan yang diajukan Lurah Berbas Pantai, yang saat ini digunakan sebagai kantor Lurah Berbas Pantai, Salam mengaku belum mendapatkan usulannya. (mga)
