BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya memperkuat layanan kesehatan dasar melalui Posyandu dengan menaikkan insentif kader secara signifikan. Insentif kader Posyandu resmi naik dari Rp300 ribu menjadi Rp1 juta per bulan per orang dan mulai berlaku sejak November 2025.
Besaran insentif tersebut kini tercatat sebagai yang tertinggi di Kalimantan Timur, bahkan berpotensi menjadi yang tertinggi secara nasional. Kebijakan ini disampaikan bertepatan dengan penandatanganan Komitmen Kinerja Kader Posyandu Tahun 2026 di Auditorium Tiga Dimensi, Selasa (20/1).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting.
“Penurunan stunting adalah hasil kerja bersama dan dedikasi para kader. Namun tantangan ke depan masih besar karena potensi munculnya kasus stunting baru tetap ada,” ujar Neni.
Berdasarkan data per November 2025, angka stunting Kota Bontang tercatat sebesar 15,6 persen dan telah terintegrasi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Meski menunjukkan tren positif, Neni menegaskan fokus utama pemerintah adalah mencegah lahirnya kasus stunting baru.
“Yang paling penting, tidak boleh ada stunting baru. Ini menjadi fokus utama kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Bontang juga menyerahkan 79 unit laptop Posyandu yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pengadaan dilakukan secara selektif untuk mencegah duplikasi anggaran.
“Belanja APBD harus tepat sasaran, tidak boleh tumpang tindih, dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Neni juga menekankan pentingnya peran kader Posyandu dalam penyediaan data kesehatan yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan kesehatan daerah.
“Kader Posyandu bukan hanya melayani, tetapi juga menjadi sumber data utama yang menentukan arah kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bachtiar Mabe, menjelaskan bahwa penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) berdampak pada bertambahnya beban tugas kader, mulai dari perluasan sasaran layanan seluruh siklus hidup, hari buka layanan yang lebih panjang, hingga kewajiban kunjungan rumah dan peningkatan pelaporan.
“Insentif Rp1 juta per bulan ini merupakan bentuk apresiasi, namun harus diimbangi dengan kinerja yang terukur, disiplin, dan bertanggung jawab,” tegas Bachtiar.
Selain insentif, Pemkot Bontang juga melengkapi sarana Posyandu secara bertahap, di antaranya 79 laptop, alat antropometri, tensimeter digital, pita LILA, pita lingkar kepala, serta perlengkapan medis pendukung yang direalisasikan melalui APBD Perubahan 2025.
Sepanjang 2025, sebanyak 420 kader Posyandu telah mengikuti pelatihan dan diklasifikasikan menjadi Kader Purwa, Madya, dan Utama. Hingga 19 Januari 2026, capaian kader terlatih di Bontang mencapai 15,6 persen, melampaui target nasional Kementerian Kesehatan sebesar 10 persen.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen kinerja kader Posyandu se-Kota Bontang, penyerahan sarana pelayanan, Anugerah Kelurahan Sehat 2025, sertifikat ODF, serta penyematan Pin Kader Posyandu. (ak)
