BONTANGPOST.ID – Internet telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Namun, kemajuan teknologi belum sepenuhnya dirasakan warga di seluruh pelosok Kalimantan Timur.
Di Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hingga Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kampung Mului di Kabupaten Paser, sinyal masih menjadi sesuatu yang harus dicari.
Warga harus berjalan kaki menuju perbukitan demi mendapatkan koneksi. Sebagian lainnya memilih membayar mahal untuk internet satelit. Bagi pelajar, keterbatasan jaringan bahkan menjadi hambatan untuk mengikuti ujian dan menerima tugas sekolah.
Sebelum pemancar satelit terpasang di pinggir lapangan sekolah, rutinitas ujian di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Sepaku, PPU, bukan perkara mudah.
Guru harus membawa para murid ke sebuah gubuk bambu di tepi jalan raya. Tempat tersebut menjadi satu-satunya titik yang masih mampu menangkap sinyal seluler meski dengan kualitas terbatas.
Di gubuk sederhana itu, dengan embusan angin kendaraan yang melintas dan fasilitas seadanya, anak-anak menatap layar ponsel untuk mengerjakan ujian berbasis dalam jaringan (daring).
“Kalau ujian semester dulu, kami bawa anak-anak ke gubuk pinggir jalan. Sistem ujiannya tetap lewat daring. Mau tidak mau, bagaimana caranya supaya kami bisa ikut ujian online,” ujar Kepala SDN 007 Sepaku, Ali Safri.
Guru dan siswa bahkan harus berjalan kaki menaiki bukit di sekitar permukiman warga demi mendapatkan koneksi internet. Jaraknya kurang lebih lima kilometer.
Keterbatasan jaringan juga membuat fasilitas pembelajaran seperti Smart TV dan layar interaktif bantuan pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Perangkat tersebut lebih banyak disimpan di ruang kantor dan baru dikeluarkan pada momen tertentu.
Materi pembelajaran pun harus diunduh terlebih dahulu oleh guru ketika mendapatkan akses internet.
Masalah jaringan juga membayangi kehidupan para murid di rumah. Komunikasi antara guru dan wali murid melalui grup WhatsApp sering tersendat. Tidak semua orang tua mampu menyediakan akses internet mandiri.
Jika ada pengumuman atau tugas sekolah yang harus diselesaikan pada sore hari, beberapa murid harus berjalan ke bukit untuk mencari sinyal.
“Tapi kalau sudah malam hari, tidak mungkin kami minta mereka naik ke atas gunung. Kami memaklumi,” tambah Ali.
Kondisi serupa dirasakan warga Kelurahan Mentawir. Sebagai salah satu kampung tertua di PPU, Mentawir masuk Wilayah Pengembangan 4 Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diarahkan sebagai kawasan pariwisata dan hiburan.
Namun, status tersebut belum berbanding lurus dengan akses komunikasi masyarakat.
Krisis jaringan paling dirasakan sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang bermukim di RT 1 dan RT 2. Mencari titik sinyal di perbukitan telah menjadi pemandangan sehari-hari.
Anak-anak sekolah bersama guru kerap berjalan kaki meniti bukit untuk mendapatkan koneksi internet. Di atas bukit, mereka membentangkan terpal sederhana sebagai tempat melaksanakan ujian daring.
“Terakhir saat ujian kenaikan kelas pertengahan tahun ini, siswa dan guru bersama-sama ke bukit membuka terpal dan duduk di sana,” ujar Septi Handayani (36), warga RT 2 Kelurahan Mentawir.
Perempuan asal Madiun yang telah bermukim di Mentawir sejak 2008 itu mengaku kerap tertinggal informasi karena keterbatasan jaringan.
Di rumahnya, telepon genggam lebih sering dibiarkan tergeletak atau digantung di atas kulkas karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Kalau ada tugas sekolah yang diberi deadline jam tertentu, kami harus keluar rumah mencari sinyal,” tutur Septi.
BTS terdekat berada sekitar tujuh kilometer dari Mentawir, dekat dengan wilayah Wonosari. Sementara itu, Mentawir menjadi salah satu wilayah terluar karena berada di pesisir Teluk Balikpapan.
Mentawir merupakan satu dari 803 desa/kelurahan di Kaltim yang telah mendapatkan bantuan akses internet, dengan titik layanan di antaranya berada di kantor kelurahan dan sekolah.
Namun, pemanfaatannya masih terbatas dan belum dapat melayani kebutuhan internet masyarakat secara umum.
Kondisi tersebut menjadi gambaran jurang digital atau internet divide di Kaltim. Meski angka penetrasi jaringan di Kaltim telah menembus lebih dari 95 persen wilayah, kesenjangan akses masih terkonsentrasi di daerah pedalaman, perbatasan, dan pulau terluar karena hambatan geografis.
Bagi Septi, keterbatasan internet bahkan berpengaruh pada kehidupan keluarganya.
Ia rela berpisah rumah dengan anak sulungnya agar sang anak tetap mudah mengakses pendidikan. Anak yang kini bersekolah di SMK 1 PPU tersebut terpaksa tinggal bersama neneknya di Semoi, Kecamatan Sepaku, yang berjarak sekitar 33 kilometer dari Mentawir.
Pengalaman ketika sang anak masih duduk di bangku SMP membuat Septi mengambil keputusan tersebut. Saat itu, keterbatasan jaringan menyebabkan anaknya terlambat menerima informasi dan terkendala mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kondisi serupa dialami Sofia. Demi mendapatkan akses internet, ia membawa putranya ikut berjualan di warung depan Kantor Kelurahan Mentawir saat jam operasional kantor berlangsung.
Tidak adanya internet di rumah membuat Sofia kesulitan berkomunikasi dengan keluarga besarnya di Kalimantan Tengah. Putranya pun tidak leluasa menikmati konten digital seperti YouTube.
Sofia sempat mencoba menggunakan modem portabel seharga Rp350 ribu dengan biaya kuota sedikitnya Rp300 ribu per bulan. Namun, pengeluaran tersebut belum menjamin koneksi yang stabil.
Keterbatasan jaringan juga berdampak pada pelayanan publik di Kantor Kelurahan Mentawir. Mobilitas data menjadi sulit, sementara berbagai program digitalisasi pemerintah daerah tidak dapat berjalan optimal.
Salah satunya Desapedia milik Pemkab PPU. Aplikasi pelayanan mandiri tersebut memungkinkan warga mengajukan permohonan surat hingga mencetak dokumen fisik melalui pemindaian barcode.
Secara teknis, warga dapat memasukkan data secara mandiri dari rumah sebelum datang ke kantor kelurahan. Dengan demikian, ketika tiba di kantor, proses surat-menyurat diharapkan telah rampung sehingga warga tidak perlu menunggu lama.
Namun, keterbatasan jaringan membuat mekanisme tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya.
“Namun, karena tidak ada internet, Desapedia belum bisa diterapkan sepenuhnya di sini. Bagi warga yang ingin mengurus dokumen digital, akhirnya tetap harus datang secara manual,” kata Lurah Mentawir, Nelva Susanti.
Ketiadaan jaringan juga mengganggu penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang mensyaratkan verifikasi data menggunakan barcode.
Petugas kelurahan terpaksa membagikan bantuan secara manual terlebih dahulu. Verifikasi data dan pengunggahan foto dokumentasi baru dilakukan setelah petugas mendapatkan sinyal di luar wilayah Mentawir.
“Jaringan internet saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Tanpa sinyal, warga kerap tertinggal informasi penting,” tegas Nelva.
Persoalan akses internet bukan hanya terjadi di kawasan yang masuk wilayah pengembangan IKN.
Di pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu, sinyal telepon dan internet bukan sekadar sarana untuk bertukar pesan atau berselancar di media sosial. Bagi masyarakat Kecamatan Long Pahangai, akses komunikasi berkaitan dengan keselamatan saat bencana sekaligus masa depan pendidikan anak-anak.
Sayangnya, fasilitas tersebut masih menjadi barang langka. Dari 13 kampung yang tersebar di Kecamatan Long Pahangai, sembilan kampung tercatat mengalami blank spot atau tidak tersentuh jaringan komunikasi.
Dampak keterisolasian semakin terasa ketika bencana alam melanda kawasan hulu Mahakam. Tanpa jaringan internet dan seluler, informasi mengenai bencana sulit diterima maupun diteruskan. Sistem peringatan dini pun tidak dapat berjalan optimal.
“Dengan tidak adanya jaringan internet, sulit untuk penanganan kebencanaan. Misalnya ada kapal karam, tanah longsor, atau banjir ketika air Mahakam naik. Kami tidak bisa mendapatkan informasi dari wilayah ulu,” ujar Camat Long Pahangai, Thomas Ding.
Saat banjir datang, warga kesulitan mempersiapkan diri. Mereka juga tidak dapat segera memberi tahu masyarakat di wilayah hilir mengenai kondisi di hulu.
Thomas tidak ingin Long Pahangai kembali mengalami bencana banjir dahsyat seperti pada 2024 tanpa dukungan sistem komunikasi yang memadai.
Ketiadaan sinyal juga berdampak pada sektor pendidikan, terutama ketika wilayah tersebut dilanda kabut asap dengan jarak pandang kurang dari 200 meter.
Kebijakan belajar dari rumah secara daring yang seharusnya menjadi solusi justru sulit diterapkan karena keterbatasan jaringan.
“Seharusnya siswa sudah mulai belajar daring. Namun, melihat fasilitas di tempat kita, paling hanya satu atau dua orang saja yang bisa ikut. Kami khawatir siswa akhirnya tidak sekolah dan menganggapnya seperti libur biasa, hanya diberi pekerjaan rumah,” ungkap Guru SD 004 Long Isun, Thomas Biseh Hibau.
Jurang digital juga dialami masyarakat di wilayah terdalam Bumi Etam.
Di antara rimbunnya hutan Kampung Mului, ponsel pintar memang ada di genggaman warga. Namun, ketika masuk ke dalam rumah, perangkat tersebut mendadak kehilangan fungsinya karena tidak ada jaringan.
Untuk sekadar mengirim pesan WhatsApp atau memantau informasi penting, Ketua Adat Mului, Jidan, harus berjalan kaki menuju pondok penerima sinyal yang berdiri di puncak bukit.
Ia bahkan harus menghabiskan waktu dua hingga tiga hari menetap di pondok tersebut untuk memastikan komunikasi tetap tersedia. Ketinggian Gunung Lumut menjadi satu-satunya lokasi yang mampu menangkap sinyal seluler 4G.
“Kalau kita ada kepentingan ke luar, otomatis harus naik ke atas gunung jalan kaki sejauh 1,5 kilometer. Ponsel tidak bisa selalu standby. Baru saat mau komunikasi, kami naik ke atas,” ujar Jidan.
Kampung Mului secara administratif berada di Desa Swanslotung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser. Jaraknya sekitar 120 kilometer dari ibu kota kabupaten di Tanah Grogot dan sekitar 250 kilometer dari Samarinda.
Akses jalan darat menuju kampung yang dihuni puluhan jiwa tersebut juga tergolong ekstrem. Perjalanan selama delapan hingga 10 jam melalui Muara Komam hanya dapat ditempuh menggunakan sepeda motor dengan ekstra hati-hati.
Masyarakat Adat Mului memiliki riwayat hidup berpindah-pindah atau nomaden sesuai tradisi sebelum akhirnya menetap di tepi Sungai Mului pada 1999.
Permukiman yang mereka tempati saat ini dibangun oleh Dinas Sosial Kabupaten Paser pada 2000.
Untuk kebutuhan listrik, warga mendapat pasokan selama 24 jam dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Namun, jaringan listrik PLN belum menyentuh kampung tersebut. Jaringan PLN terhenti di simpang jalan besar Swanslotung, sekitar 12 kilometer dari permukiman.
Pengalaman warga Mentawir, Long Pahangai, hingga Mului menunjukkan bahwa kesenjangan digital di Kaltim bukan semata persoalan akses terhadap teknologi.
Bagi mereka, sinyal berarti kesempatan untuk bersekolah, berkomunikasi dengan keluarga, mengakses layanan pemerintah, hingga mendapatkan informasi ketika bencana mengancam.
Ketika sebagian masyarakat telah terbiasa dengan internet berkecepatan tinggi, sebagian warga lainnya masih harus berjalan kaki menuju bukit hanya untuk mengirim satu pesan. (KP)
