BONTANGPOST.ID – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kalimantan Timur mencermati secara serius dampak konflik Iran terhadap penyelenggaraan ibadah umrah.
Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi memengaruhi keamanan jalur penerbangan menuju Arab Saudi, terlebih jadwal keberangkatan jemaah terus mendekat.
Kepala Kanwil Kemenhaj Kaltim, Mohlis Hasan, mengatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah antisipatif sejak 28 Februari lalu. Secara nasional, kementerian mengimbau adanya penyesuaian jadwal penerbangan umrah yang dinilai berpotensi terdampak situasi keamanan kawasan.
“Secara nasional sudah ada imbauan agar beberapa penerbangan menuju Arab Saudi dilakukan penjadwalan ulang, penundaan, bahkan pembatalan. Tujuannya satu, memastikan penerbangan tetap aman,” kata Mohlis, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Karena itu, calon jemaah diminta tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari maskapai penerbangan maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Maskapai seperti Saudi Airlines, Garuda Indonesia, Qatar Airways, dan lainnya disebut memiliki standar keamanan tersendiri serta melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
“Maskapai tentu memahami secara langsung kondisi keamanan jalur udara internasional. Itu menjadi dasar dalam menentukan jadwal penerbangan,” ujarnya.
Kemenhaj bersama otoritas Arab Saudi dan lembaga terkait juga terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan terhadap jemaah tetap berjalan aman.
Di daerah, Kanwil Kemenhaj berperan melakukan pemantauan dan koordinasi, sementara kebijakan utama berada di tingkat pusat, termasuk pengawasan terhadap PPIU dan penyelenggaraan haji dan umrah (PHU).
Sejauh ini, pergerakan keberangkatan umrah praktis terhenti. Keberangkatan hanya berlaku bagi jemaah yang sebelumnya telah berada di Arab Saudi.
Akibatnya, jumlah jemaah yang terdampak belum dapat dihitung secara pasti. Kemenhaj Kaltim memilih menunggu data valid sebelum menyampaikan angka resmi kepada publik.
“Kami tidak ingin berspekulasi apakah puluhan atau ratusan. Kalau data sudah lengkap, pasti akan kami sampaikan,” tegas Mohlis.
Ia menjelaskan, konflik Iran dan Israel melibatkan wilayah yang menjadi lintasan penerbangan menuju Tanah Suci. Kondisi tersebut membuat aspek keamanan jalur udara menjadi pertimbangan utama.
“Sekarang perang sudah menggunakan teknologi jarak jauh. Itu yang menjadi perhatian kami, terutama terkait keamanan jalur udara,” ucapnya.
Untuk sementara, masyarakat yang telah merencanakan perjalanan umrah diimbau menunda keberangkatan hingga situasi benar-benar kondusif. Kekhawatiran utama pemerintah adalah potensi gangguan keamanan di kawasan konflik.
Di tengah situasi tersebut, minat masyarakat untuk mendaftar umrah disebut masih tinggi. Namun, keputusan pemberangkatan sepenuhnya berada di tangan PPIU sebagai penyelenggara perjalanan.
“Kemenhaj di daerah hanya memberikan izin operasional PPIU. Teknis keberangkatan sepenuhnya menjadi kewenangan mereka dengan koordinasi pusat,” pungkasnya. (KP)
