Kanwil Kemenag Monitoring Pasar, RPH, dan Rumah Makan
BONTANG – Kanwil Kemenag Kaltim bersama Kemenag Bontang Selasa (20/6) kemarin mengggelar monitoring ke tempat pemotongan hewan, pasar induk, hingga rumah makan di Bontang. Monitoring ini menyasar proses pemotongan hewan dan unggas di lokasi tersebut.
Monitoring yang dipimpin Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Latif didampingi Penyelenggara Syariah Kemenag Bontang Yarkani itu mendatangi dua pasar induk di Bontang, yakni Pasar Telihan dan pasar sementara Rawa Indah, Rumah Potong Hewan (RPH) kilometer 6, dan beberapa rumah makan yang memotong hewan atau unggas secara pribadi.
Kasi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Latif mengatakan, urusan makanan ini sangat berkaitan dengan ibadah, terumatama bagi umat Islam. Bila seorang muslim dengan sengaja memakan sesuatu yang tidak halal, maka ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Untuk itu, guna mendukung terciptanya daging-daging hewan maupun unggas yang halal, diperlukan pula tempat-tempat pemotongan yang prosesnya sesuai dengan ajaran Islam.
“Monitoring ini sekaligus memberikan pembinaan dan laporan ke provinsi terkait bagaiana kondisi nyata di lapangan,” jelas Abdul Latif saat diwawancara di sela-sela monitoring.
Dia menyebut, dari hasil monitoring yang dilakukan, masih ditemukan tempat-tempat pemotongan yang belum standar. Meskipun cara pemotongannya sudah sesuai syariat Islam, namun kebersihan di sekitaran tempat penyembelihan masih belum memenuhi standar.
‘Mungkin Pemkot Bontang bisa membuatkan Rumah Potong Unggas (RPU) sehingga pemotongan unggas di Bontang bisa terkontrol,” sarannya.
Adapun untuk penilaiannya di RPH sendiri, dirinya menilai RPH di Bontang sudah memenuhi standar tempat pemotongan. Indikatornya dari ketersediaan air bersih yang cukup, memiliki sertifikasi halal, ukuran bangunan yang cukup luas, tempat penggantungan daging yang steril, pembuangan limbah yang tidak terkontaminasi lingkungan, hingga proses pengangkutan dan pemasaran yang dilakukan tersendiri dan tidak terkontaminasi dengan produk yang belum dijamin kehalalannya.
“Setelah lebaran nanti kami juga akan lakukan sosialisasi di Kutim. Rencananya, dari Bontang juga akan kami undang. Ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan kehalalan daging dimana pemerintah harus memfasilitasi hal tersebut,” pungkasnya. (bbg)
