BONTANGPOST.ID, Bontang – Keberadaan jembatan tinggi di Jalan Parikesit, Kelurahan Bontang Baru, menuai keluhan warga sekitar. Pembangunan yang dinilai belum tuntas itu disebut memicu kecelakaan lalu lintas serta memperparah banjir di kawasan permukiman.
Persoalan utama berada di sisi jalan dari arah Warung Makan Bude Sri menuju jembatan. Berbeda dengan sisi dari arah UMKM Center yang telah dilakukan pelandaian menggunakan APBD 2024 senilai Rp150 juta, sisi seberangnya hingga kini belum mendapat penanganan lanjutan.
Andiros (63), warga RT 11 Kelurahan Bontang Baru yang rumahnya berada tepat di depan jembatan, menilai kemiringan jalan menuju jembatan tidak wajar. Akibatnya, bemper mobil warga kerap tersangkut saat melintas.
Tak hanya itu, risiko kecelakaan juga meningkat bagi warga yang keluar masuk gang di sekitar jembatan. Struktur jembatan yang terlalu tinggi disebut menghalangi jarak pandang pengendara.
“Sudah banyak kejadian kecelakaan di sini,” ujarnya, Sabtu (6/2/2026).
Dampak lain yang dirasakan warga adalah menurunnya pendapatan ekonomi. Posisi jembatan menutup pandangan ke warung milik Andiros, sehingga tak lagi terlihat oleh pengguna jalan.
“Warung saya tertutup jembatan. Orang lewat tidak lihat, jualan jadi sepi sekali,” keluhnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan banjir yang semakin parah sejak jembatan dibangun. Jika sebelumnya banjir hanya terjadi saat hujan deras berdurasi lama, kini hujan singkat pun sudah menyebabkan air meluap hingga ke permukiman.
“Sekarang hujan sebentar saja air sudah sampai paha di depan rumah. Rumah sudah saya tinggikan, tapi air tetap masuk,” tambahnya.
Warga mendesak Pemerintah Kota Bontang segera turun tangan mencari solusi. Mereka berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di jalan protokol atau pusat kota, tetapi juga memperhatikan dampaknya bagi kawasan permukiman.
“Jangan asal bangun tapi malah menyusahkan warga. Kami juga ingin diperhatikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, jembatan tersebut dibangun pada 2022 oleh Polres Bontang dengan anggaran sekitar Rp840 juta yang bersumber dari APBD. (*)
