bontangpost.id – Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim yang akan dimulai dalam waktu dekat kian terlihat. Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (6/1/2022), giliran Presiden Joko Widodo yang direncanakan menginjakkan kaki di lahan IKN.
Kabar itu disampaikan Gubernur Kaltim kemarin. Dia mengatakan, presiden tiba di Kaltim awal Januari 2022. Namun, perjalanan dijadwalkan kembali akhir bulan ini sekitar tanggal 30 atau 31. Diduga, pengaturan ulang kedatangan presiden karena terkait pembahasan RUU IKN yang diperkirakan baru disahkan akhir bulan ini.
“Mana bisa groundbreaking IKN kalau UU belum diketuk,” kata Isran. Mantan bupati Kutai Timur itu menuturkan, draf RUU IKN yang kini dibahas sudah bagus, sehingga tak ada yang perlu disorot Pemprov Kaltim. Persoalan RUU IKN yang bakal segera disahkan ini juga pernah diungkapkan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyambangi Kantor Gubernur Kaltim akhir 2021.
“Saya kira, Januari undang-undang (UU IKN) jadi,” kata politikus PAN itu. Dia menambahkan, sejauh ini dalam pembahasan UU IKN tidak terdapat kendala berarti. Namun, bukan berarti semuanya sangat mulus. Meski begitu, dia meyakini bahwa RUU IKN segera bisa disahkan. “Memang ada yang keberatan, tapi enggak banyak. Undang-undang bakal jadi Januari ini saya kira,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke KIPP IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dirinya bersama jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) Kemenkeu sengaja memanfaatkan waktu di awal tahun ini dengan mengunjungi lahan IKN. Lagi pula, DPR RI saat ini masih dalam masa reses dan belum memasuki masa sidang. “Jadi kita menggunakan waktu ini untuk kunjungan lapangan. Bagus untuk bisa melihat lokasi IKN,” jelas dia.
Sejak pemindahan IKN diumumkan dan presiden menetapkan Kaltim sebagai lokasi terpilih pada 2019, baru kali ini Sri Mulyani melihat langsung lahan IKN. Saat mengunjungi titik nol IKN di area Hutan Tanaman Industri PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Desa Bumi Harapan, Sri Mulyani mengaku mendapat banyak penjelasan dari Basuki Hadimuljono mengenai perencanaan pembangunan kompleks pemerintahan. Termasuk mendiskusikan infrastruktur penunjang pusat pemerintahan baru.
“Dan biaya yang sangat besar nanti adalah untuk membangun infrastruktur awalnya. Terutama untuk jalan tol dari Balikpapan menuju IKN. Serta beberapa infrastruktur pendukung sebelum IKN-nya dibangun. Jadi, bagus untuk bisa mengerti perencanaannya dan tantangan di lapangan,” ungkapnya.
Sri Mulyani melanjutkan, di APBN 2022, alokasi anggaran yang dilakukan kementerian/lembaga tidak menyebutkan kegiatan pembangunan sebagai proyek IKN. Tetapi belanja infrastruktur seperti yang dilakukan Kementerian PUPR. “Itu sudah ada dalam UU APBN (2022). Tapi tag-nya adalah untuk Kaltim. Nanti, kalau sudah ada UU-nya, baru kita akan mengatakan itu untuk IKN. Tapi kita sudah mengidentifikasi beberapa. Seperti jalan raya, menjadi sangat penting. Karena menjadi sarana pertama untuk menembus IKN,” sebutnya.
Dia melanjutkan, tujuan kunjungan ke Sepaku untuk melihat suasana dan kondisi riil tantangan yang akan dihadapi untuk membangun IKN. “Karena kita sedang membahas UU IKN, yang belum selesai. Tapi sedang dibahas secara intens dengan DPR,” kata Sri Mulyani kepada Kaltim Post (induk bontangpost.id). (nyc/riz/k16)
