Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menolak rencana pemerintah yang ingin mengubah formulasi tarif listrik dengan memasukkan indikator harga batu bara dalam perhitungannya.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan Benny Soetrisno menilai, rencana pemerintah menyesuaikan formula tarif listrik baru berpotensi menaikan tarif listrik dan dapat menjadi beban bagi masyarakat serta Industri. Dari sisi industri, menurut Benny, kenaikan tarif listrik, dapat mengurangi daya saing.
“Ongkos produksi jadi naik semua, menjadi kurang daya saingnya,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (29/1).
Ia menyebutkan, pemerintah seharusnya melaksanakan paket kebijakan ekonomi III, yakni perihal pemberian diskon tarif hingga 30 persen untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23.00 hingga pagi hari pukul 08.00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah untuk Industri.
“Untuk industri jalan tengahnya paket kebijakan yang ketiga yang memberikan insentif diskon terhadap industri yang menggunakan listrik 24 jam itu dijalankan, tapi sekarang tidak jalan, malah dinaikan tarifnya, itu tidak fair (adil),” papar dia.
Kendati demikian, ia paham, alasan pemerintah berencana menaikan tarif karena adanya kenaikan harga bahan bakar pembangkit listrik seperti batu bara dan minyak bumi.
“Memang dari sisi biaya pembangkitan listrik naik, minyak bumi kan di asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya US$ 48 per barel, sekarang kan sudah sekitar US$ 70 itu. Terus batu bara juga naik, dari sisi itu Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) berat sekali, memang ini tinggal pemerintah mau atau tidak menaikan subsidinya,” papar dia.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku akan menyusun formula baru penyesuaian tarif (tariff adjustment) bagi pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero). Nantinya, formula baru penyesuaian tarif akan memasukkan faktor harga batu bara yang saat ini trennya menanjak. (lav/bir/cnn)
