Alasan Defisit, Rencana Dibayarkan Tahun Ini
SANGATTA – Meski telah mengambil alih pengelolaan air bersih di kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di Bukit Pelangi sejak Agustus 2016, namun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua belum mendapat pendapatan yang berarti. Pasalnya, hampir 50 persen kantor dinas dan badan tersebut belum membayarkan rekening tagihan penggunaan air bersihnya.
“Jika dihitung, jumlah hutang tunggakan pembayarannya lebih dari Rp 80 juta. Tunggakan ini terjadi diakibatkan kondisi defisit yang dialami Pemkab tahun lalu,” ucap Direktur Utama PDAM Tirta Tuah Benua Aji Mirni Mawarni.
Walaupun terjadi tunggakan pembayaran, lanjut dia, nilai ini belum begitu mempengaruhi kinerja PDAM Kutim dalam memberikan pelayanan air bersih. Sebab, dalam pengelolaan air bersih di Bukit Pelangi, PDAM Kutim masih mendapatkan subsidi pembiayaan bahan bakar solar.
“Untungnya disitu. Tapi, saat kita ambil alih, biaya Rp 400 juta kita keluarkan untuk perbaikan dan perawatan jaringan. Karena kondisinya saat itu banyak pipa yang bocor jadi harus diganti. Kemudian kita juga menyiapkan sistem pengolahan airasi atau penyaringan kandungan unsur besi air, yang disiapkan di beberapa titik,” jelasnya.
Mawar menyebut, meski menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun hutang tagihan rekening air bersih yang menunggak di dinas dan instansi tersebut tetap harus terbayarkan pada tahun ini. Terlebih hutang tersebut sudah masuk dalam laporan audit keuangan PDAM Kutim oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Kaltim. Selain itu, saat ini PDAM Kutim tengah mengupayakan Full Cost Recovery (FCS) atau perhitungan tarif air, yang kemungkinan akan mulai diberlakukan pada pertengahan tahun ini.
“Perhitungan tarif air ini dilakukan agar kami (PDAM Kutim, Red.) mampu menutupi biaya produksi dan operasional. Sehingga kami mampu mandiri tanpa pembiayaan pemerintah daerah dan bisa memberikan keuntungan dan pendapatan bagi Kutim,” tutupnya. (aj)
