BONTANG – Dana kelurahan yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat di 2019 memang menjadi angin segar bagi pemerintah kota. Namun, pemanfaatannya harus maksimal agar bisa berdampak pada meningkatnya ekonomi daerah. Hal itu diutarakan oleh Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubaya Bengawan.
Ia menyebut, adanya dana kelurahan harus bisa meningkatkan ekonomi di masing-masing kelurahan. Agar nilai tersebut meningkat, Ubaya meminta untuk tiap kelurahan harus bisa membuat keunggulannya masing-masing. “(Keunggulannya) harus berbasis kelurahan, apalagi sekarang ada dana kelurahan,” jelasnya.
Menurutnya, dari dana kelurahan itu, seharusnya kelurahan bisa memaksimalkan potensi lokal. Di mana saat ini sebanyak 70 persen pendapatan Bontang bergantung pada dana bagi hasil (DBH). Sementara DBH pun nilainya fluktuatif. Oleh karenanya, Bontang harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui potensi lokal. “Basis perekonomian di tingkat kelurahan harus dikuatkan,” tegasnya.
Meskipun, lanjutnya, Bontang terkendala dengan sulitnya bahan baku. Nah, kata Ubaya dalam hal ini pemerintah harus hadir untuk mencari solusinya. “Intinya setiap kelurahan harus punya ciri dan keunggulan masing-masing,” imbuhnya.
Namun diakuinya, pihaknya tidak melihat dana tersebut muncul di APBD 2019. Terlebih mengenai teknisnya apakah seperti bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi atau seperti dana alokasi khusus (DAK) yang membawa kegiatan sendiri. “Perlu pembahasan lagi di tingkat kelurahan yang OPD-nya berada di kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt kepala Bapelitbang Bontang, Zulkifli yang juga Asisten 2 Setda Bontang mengatakan, dana kelurahan sudah masuk dalam batang tubuh APBD 2019. Hanya saja, pihaknya tak mengetahui secara pasti jumlah tepatnya. “Kalau tidak salah Rp 300 jutaan per kelurahan. Datanya sudah masuk di BPKD Bontang,’ ujarnya.
Saat ini, pemerintah masih menunggu petunjuk teknis atau arahan terkait penggunaan dana kelurahan. “Alokasinya sudah dari pemerintah pusat sekira Rp 5 miliaran. Tetapi belum ada arahan dari pusat atau pedomannya belum ada,” pungkasnya.(mga)
