SAMARINDA – Sejumlah anggota DPRD Kaltim menilai, terdapat sejumlah kendaraan yang beroperasi di Benua Etam, namun berpelat luar daerah. Hal itu dinilai dapat merugikan Kaltim. Pasalnya, pemilik kendaraan menyetor pajak di daerah yang mengeluarkan pelat kendaraan tersebut.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Syafruddin mengatakan, sejatinya seluruh kendaraan yang beroperasi di Kaltim harus menyetor pajak di daerah di mana kendaraan tersebut dioperasikan.
“Karena kendaraan itu memberikan kontribusi bagi kerusakan jalan yang dibiayai dari uang rakyat. Sehingga mereka ini ibarat makannya di sini, buang airnya di luar Kaltim,” sebutnya, Selasa (28/8) kemarin.
Syafruddin menyarankan, seluruh kendaraan yang beroperasi di Kaltim segera melakukan mutasi pelat. Karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan kepolisian diminta bersikap tegas dan memberikan sanksi pada pengendara yang masih menyetor pajak di luar daerah.
“Kemudian harus diatur dalam pasal di revisi Raperda tentang Pajak Daerah ini. Supaya ada sanksi bagi pemilik kendaraan berpelat di daerah lain,” imbuhnya.
Syafruddin menyebut, kendaraan yang masih berpelat luar daerah tercatat di sejumlah perusahaan batu bara, minyak, gas, dan perkebunan.
“Kendaraan yang baru terdata di Kaltim hanya 1.356.897 unit. Itu sudah termasuk roda dua, roda tiga, dan alat berat. Itu juga yang berpelat di Kaltim. Sedangkan yang liar dan berpelat luar, tidak sedikit jumlahnya,” sebut dia.
Ketua Pansus Revisi Raperda Nomor 11/2011 tentang Pajak Daerah, Muspandi mengungkapkan, kendaraan yang beroperasi di Kaltim sejatinya didorong untuk menyetor pajak di Kaltim, agar dapat meningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Hampir semua daerah di Kaltim ini ada kendaraan yang berpelat di luar daerah. Baik itu di tambang, perkebunan, maupun kehutanan,” katanya.
Dia mencontokan, pemerintah melaporkan alat berat di Kaltim berjumlah 4.239 unit. Jumlah tersebut dinilai tidak rasional. Sebab Kaltim tercatat tiga besar sebagai daerah yang memiliki alat berat.
“Tentunya kan alat berat di Kaltim ini cukup banyak. Jadi kalau hanya segitu, teman-teman juga bertanya-tanya. Apakah hanya empat ribu unit kendaraan alat berat? Kami meyakini lebih banyak dari itu,” ucapnya.
Di tahun 2018, Kaltim mendapatkan PAD dari pajak kendaraan sebesar Rp 5,089 triliun. Jika pemilik kendaraan yang berpelat luar daerah berhasil didesak untuk menyetor pajak di Kaltim, maka PAD dari pajak kendaraan akan naik secara signifikan.
“Kami targetkan kenaikan PAD dari pajak kendaraan yang masih berpelat luar daerah itu sebesar 30 persen dari PAD tahun 2018,” ucapnya.
Langkah awal yang akan diambil pansus tersebut yakni pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat atau hearing dengan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas). Titik tekan dalam pertemuan tersebut adalah mencari solusi agar kendaraan berpelat luar menyetor pajak di Kaltim.
“Jadi kami akan lakukan pertemuan lanjutan. Diupayakan dalam waktu dekat. Supaya ada langkah yang bisa segera diambil,” tutup Muspandi. (*/um)
