BONTANG – Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan (UPT-PPI) Tanjung Limau yang sebelumnya berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3), akan diambil alih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Aturan tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Targetnya, September nanti seluruh prosesnya sudah selesai dan diserahkan ke provinsi (Kaltim, Red.),” ujar Petrijansah, Kasi Pengelolaan Perikanan dan Pelabuhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, di Balai Pertemuan Sekaya Maritim PPI Tanjung Limau, Kelurahan Bontang Baru, Selasa (8/5) lalu.
Petri –sapaan akrabnya– menyebut, jika sebelumnya provinsi hanyalah berperan sebagai Pembina PPI, kini dengan adanya undang-undang tersebut, tugasnya beralih fungsi menjadi pengelola. Adapun kata dia, kewenangan yang ditarik ke provinsi hanyalah PPI saja. Sementara untuk kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), masih tetap berada di bawah kewenangan DKP3 Bontang.
Saat ini kata dia, beberapa kabupaten dan kota di Kaltim termasuk Bontang masih dalam proses mempersiapkan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Adapun untuk pegawai operasional, karena kabupaten dan kota terkendala minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga tidak dialihkan ke provinsi.
“Jadi semisal ada kerusakan dermaga, maka pegawai operasional di Bontang harus melaporkannya ke provinsi untuk segera diperbaiki. Begitu juga ketika akan membangun bangunan baru,” jelasnya.
Menurut Petri, pada dasarnya dengan adanya ketentuan ini tentu akan berdampak pada penyesuaian kembali oleh provinsi terhadap mekanisme pelayanan dan operasional pelabuhan. Meskipun diakui akan berjalan cukup rumit, namun karena sudah merupakan amanat undang-undang, sehingga harus tetap dijalankan. “Tentu kami akan belajar lagi. Kolaborasi dengan kabupaten dan kota juga akan masih tetap berjalan agar pelayanan yang sudah berjalan baik ini bisa tetap dipertahankan,” tukasnya. (bbg)
